Berdasarkan keterangan para tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sekarang sudah tiada, Sukmawati menyebutkan bahwa PKI di masa lalu ideologinya adalah Pancasila.

Sudah selayaknya anak bangsa mengetahui kebenaran peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965.

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemutaran film tentang kejadian pada 30 September 1965 itu, tak lagi diwajibkan sejak lama.

Kepolisian tidak akan mengeluarkan surat izin keramaian ke masyarakat manapun untuk menggelar nonton barang atau nobar G30S/PKI.

Hal itu ditegaskan Menko Polhukam Mahfud MD melalui cuitan dalam akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Kamis (24/9/2020).

Partai Gerindra mengajak masyarakat menonton film G 30 S sebagai bentuk peringatan tragedi Gerakan 30 September 1965.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin meminta agar polemik penghentian penayangan film G30S/PKI tidak dikaitkan dengan rezim pemerintahan Joko Widodo.

Nobar tersebut rencananya akan dihadiri dua tokoh kontroversi yang akan memberikan penjelasan terkait film itu kepada penonton.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo membebaskan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi setempat untuk menyaksikan film Gerakan 30 September Partai Komunis…

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa peristiwa 30 September 1965 merupakan pelajaran mahal bagi bangsa Indonesia untuk menjalani hari-hari ke depan.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendukung dipertontonkan kembalinya film kontroversi G30S PKI yang diproduksi pada 1984

Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal ajakan nonton bareng (nobar) pemutaran film Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (G30/S/PKI) yang dilakukan oleh…

Seniman Elisabeth Ida gelisah setelah mendengar cerita para eksil yang berpuluh tahun terpaksa hidup mengembara dari satu negara ke negara lain, akibat paspor mereka dicabut…

Pengadilan rakyat internasional di Den Haag Belanda yang menggelar sidang mendengar keterangan saksi fakta terkait dengan tragedi 1965 bukan merupakan pengadilan beneran.

Jaksa Agung HM Prasetyo tidak mengharapkan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas tragedi 1965 diselesaikan dengan campur tangan pihak lain.

Peradilan Rakyat Internasional di Den Haag Belanda hari ini, Selasa (10/11/2015), dijadwalkan menggelar sidang pemeriksaan saksi fakta untuk menentukan sikap majelis hakim…