Mahkamah mengatakan para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Karantina…

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan bahwa Kivlan Zen tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 12/1951.

Sebelum meninggal dunia pada 6 Juni, Ki Gendeng Pamungkas memasukkan permohonan uji materi UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengalihan aset, personel, dan dokumen merupakan amanah UU No. 25/2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.

Amien dan Din sepakat menggugat Perpu 1/2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bersama puluhan tokoh lain. Mereka meminta sejumlah materi dalam beleid itu dibatalkan karena bertentangan…

UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) awalnya hanya mewajibkan partai baru untuk mengikuti verifikasi sebagai peserta pemilu. Namun, Partai Islam Damai Aman (Idaman)…

Dalam susunan kepengurusannya, jabatan Ketua Umum Partai Garuda dipegang oleh Ahmad Ridha Sabana, adik dari politisi Partai Gerindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil…

UU No. 2/2020 merupakan penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk…

Calon hakim agung haru mampu memeriksa perkara dari sisi penerapan hukum dan cara mengadili, bukan mengenai fakta hukum dalam suatu perkara.

Ketimbang periodisasi, proses seleksi yang sifatnya objektif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dinilai menjadi hal terpenting.

MK menolak permohonan uji materi UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kerugian konstitusional yang terancam itu adalah hak warga negara untuk mendapatkan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip negara hukum. Kerugian konstitusional lainnya…

Bisnis, JAKARTA — Seperti yang sudah diperkirakan, gugatan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020, dikandaskan oleh Mahkamah Konstitusi…

Bercermin dari kasus konkret, MKN dituding tidak menyetujui pemanggilan seorang notaris sebagai saksi dalam perkara dugaan pemberian keterangan palsu di Bareskrim Polri.

Permohonan gugatan judicial review terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19…

Alasan MK mengandaskan permohonan Din Syamsuddin dkk semata karena Perppu 1/2020 tidak lagi berlaku.