Pemerintah membantah penyusunan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, juga meminta Mahkamah Konstitusi…

Denny Indrayana beralasan pengajuan gugatan PSU Pilkada Kalsel ke MK untuk meredam potensi konflik di Kalsel.

Pelaku mesum yang videonya viral di media sosial tidak lagi dijerat UU ITE.

Denny Indrayana mengklaim masih mendapati beberapa persoalan saat pemungutan suara ulang Pilgub Kalsel pada Rabu, 9 Juni 2021.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai bahwa putusan tersebut memang memenuhi aspek hukum tetapi tidak jika dipandang dari sisi keadilan.

Presiden memerintahkan pimpinan KPK Firli Bahuri, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana merancang kebijakan untuk menindaklanjuti nasib 75 pegawai…

Putusan MK yang menyatakan partai politik (parpol) yang telah lolos verifikasi 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold (PT) pada Pemilu 2019, tetap…

Putusan MK yang menyatakan bahwa ketentuan partai politik peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertentangan…

Dewas berharap putusan MK tersebut dapat memperkuat kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

MK menolak uji formil Undang-undang Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Koalisi Masyarakat Antikorupsi menilai KPK mengalami degradasi etika yang cukup serius, pasca-revisi UU KPK.

Guru besar menyebut substansi UU Nomor 19/2019 secara terang-benderang telah melumpuhkan lembaga antirasuah itu, baik dari sisi profesionalitas dan integritasnya.

Putusan MK atas Pilkada Sabu Raijua dianggap sebagai suatu sikap yang berani paling tidak sejak polemik status kewarganegaraan Orient bergulir di ruang publik.

Ketua MK Anwar Usman menyatakan bahwa keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati dibatalkan.

Calon Wakil Bupati Sabu Riajua Thobias Uly, tandem Orient Riwu Kore, mengaku menerima putusan MK tersebut.

Pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 hari kerja sejak putusan diucapkan oleh Majelis Hakim MK.