Para pemohon mendalilkan pembentukan UU Cipta Kerja tidak dilakukan secara terbuka dan hanya melibatkan sedikit organisasi buruh.

MK bisa melakukan uji materi UU dan bisa pula melakukan uji formil terhadap UU Cipta Kerja yang menjadi polemik di masyarakat.

Jika pasal yang digugat dan dibatalkan MK itu krusial dalam UU Cipta Kerja, maka ada peluang bagi MK untuk membatalkan UU Cipta Kerja secara keseluruhan.

Presiden Jokowi berkeyakinan UU Cipta Kerja akan memperbaiki kehidupan jutaan pekerja di Indonesia.

Sedikitnya 9 butir sikap yang dituangkan ormas Islam tersebut menanggapi pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020.

Sri Mulyani menyoroti kedudukan hukum pihak yang mengajukan judicial review yang dinilai tidak tepat. Dia mengatakan bahwa UU No.2/2020 justru ditujukan untuk melindungi…

Bisnis, JAKARTA — Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menggugurkan upaya uji materi sejumlah undang-undang yang tengah memasuki proses persidangan awal di Mahkamah…

Langkah hukum dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi kemungkinan besar bakal ditempuh oleh serikat buruh terkait disahkannya UU Cipta Kerja. Bagaimana peluangnya…

Rizal Ramli menilai Presidential Threshold hanya menguntungkan elite parpol, dan mematikan calon pemimpin bangsa yang lahir dari masyarakat.

Dengan penolakan tersebut, lembaga penyiaran berlangganan harus meminta izin kepada free to air (FTA) jika ingin menyiarkan ulang. Hak siar milik lembaga penyiaran dilindungi…

Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diajukan hakim yustisial di Mahkamah Agung Teguh Satya…

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan bahwa pengangkatan ketua dan wakil ketua oleh presiden yang didasarkan oleh usulan menteri keuangan dianggap tidak memiliki…

Komisioner KPK mengakui bahwa perizinan sejak berlakunya revisi UU KPK memerlukan tahapan dan waktu lebih panjang.

Bekas Ketua Wadah Pegawai KPK tersebut menjadi saksi dari pemohon Universitas Islam Indonesia (UII).

Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan Bupati Bone Bolango Hamim Pou untuk menjadi pihak terkait dalam perkara pengujian UU No. 10/2016 jo UU No. 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur,…

Layanan pos universal (LPU) menurut UU No. 38/2009 tentang Pos (UU Pos) diartikan sebagai layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh…