Satgas UU Ciptaker menggelar workshop terkait UU Ciptaker di Medan, Sumatra Utara.

DPR tengah mengupayakan agar revisi UU Cipta Kerja masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2022.

Melihat putusan MK terhadap UU Cipta Kerja yang menguras pikiran pemerintah dan DPR untuk menggolkannya sebagai aturan main baru.

Pemerintah menjamin investasi yang sudah dan akan ditanam di Indonesia aman serta memiliki kepastian hukum meski MK menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat.

Jokowi menyatakan bahwa pemerintah menghormati dan berkomitmen untuk segera melaksanakan Putusan Uji Formil MK tentang UU Cipta Kerja.

Dalam waktu dekat DPR juga akan mengundang Pemerintah untuk membahas ihwal Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka Jokowi mengatakan seluruh peraturan pelaksanaan UU tersebut yang ada saat ini juga masih tetap berlaku.

Jokowi telah memerintahkan kepada para Menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat.

Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah mesti menghentikan untuk mengundang negara asing dan perusahaannya mengikuti lelang kuota penangkapan. Jika pemerintah ngotot berarti melanggar keputusan MK.

Sejumlah emiten, terutama perusahaan pelat merah berpeluang mendapatkan sentimen negatif dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU Cipta Kerja.

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa putusan MK terkait pembentukan UU Cipta Kerja membingungkan dan bukan dianggap sebagai kemenangan sepenuhnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yakin perbaikan UU Cipta Kerja bisa berjalan sesuai tenggat. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah akan selesai kurang dari satu…

Partai Demokrat angkat bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi bahwa UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Undang-undang yang semula digadang menjadi obat terhadap panjangnya proses birokrasi di Indonesia ternyata tak semulus harapan pemerintah.

KSPSI menuturkan Mahkamah Konstitusi (MK) seharunya membatalkan  UU Cipta Kerja secara keseluruhan dengan beberapa alasan.