Pemerintah Provinsi Banten membuka opsi untuk meminta bantuan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam upaya penyehatan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

Sebagai informasi, Pemerintah telah merilis PP No.33/2020 yang menguatkan kewenangan LPS dalam penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

Regulasi mengenai penempatan dana LPS pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas memiliki potensi moral hazard karena dapat ditunggangi pihak tidak berkepentingan.

Kewenangan tambahan LPS untuk penempatan dana tersebut diatur dalam PP nomor 33 tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 7 Juli yang lalu.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan pemeriksaan kesehatan bank tetap berada pada OJK sebagai pengawas.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendapatkan wewenang baru untuk mencegah terjadinya bank gagal dengan melakukan penempatan dana.

Perluasan tugas LPS dinilai banyak menabrak prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

LPS diatur dalam PP 33/2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan.

LPS bisa menyelamatkan bank sakit atau dalam pengawasan intensif yang ditetapkan oleh OJK serta melakukan penempatan dana di bank.

Munculnya peraturan baru tentang kewenangan LPS dianggap tak sesuai dengan hukum tata negara. Apa ya alasannya?

Bank Indonesia tidak dilibatkan dalam proses penyelamatan bank sakit, LPS pun memberikan penjelasan terkait hal ini.

Dalam rangka pelaksanaan penanganan masalah Stabilitas Sistem Keuangan, LPS dapat melakukan persiapan penanganan bank dan peningkatan intensitas persiapan penanganan solvabilitas…

Berita perbankan tawarkan bunga deposito hingga 7 persen, apakah dijamin LPS? Jadi berita terpopuler kanal Finansial hari ini, Jumat (10/7/2020)

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No.33/2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan LPS dalam penanganan masalah stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah baru saja merilis PP No.3/2020 yang mengatur tentang kewenangan tambahan LPS dalam menangani bank selama pandemi Covid-19.

Aturan penempatan dana LPS diatur dalam PP 33/2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan…