Pelaku industri pengolahan dan pemurnian atau smelter meminta pemerintah memperbaiki tata niaga mineral tambang dengan memperkuat dasar hukum, karena masih banyak yang belum…
Hasil Rapat Kerja Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa beberapa proyek investasi tengah direncanakan dan beberapa sudah dalam proses konstruksi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengingatkan agar setiap perusahaan tambang melaporkan kegiatan produksinya secara teratur dan tepat waktu.nn
Tidak tercapainya hilirisasi mineral melalui fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang ditargetkan berjalan paling lambat pada 2014 lalu membuat pemberian batas waktu…
Nilai total kuota ekspor delapan perusahaan mineral yang telah memiliki surat persetujuan ekspor mencapai nilai US$7,37 miliar atau setara Rp95,81 triliun dalam satu tahun…
Mineral tanah jarang sebagai bahan baku industri teknologi tinggi saat ini belum termanfaatkan karena terbatasnya kemampuan Indonesia untuk memisahkannya dari mineral logam…
Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) meminta kepada Presiden RI untuk memperhatikan bisnis mineral yang dari hari ke hari dinilai semakin tak bergairah dan tak tentu arah.…
Direktur Utama PT Indosmelt Natsir Mansyur menyesalkan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/2014 tentang bea keluar mineral sebesar 20%. Karena kebijakan ini membuat…
Pemeritah menyatakan investor China sangat tertarik untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Indonesia. Kementerian ESDM mencatat beberapa smelter…
Pasokan bijih mineral mentah China semakin menipis dan diperkirakan habis sebelum akhir tahun ini. Salah satu konomi terbesar dunia tersebut mulai kelimpungan mencari sumber…
G-Resources, perusahaan pertambangan emas dan perak yang beroperasi di Sumatra Utara optimistis dapat mencapai target produksi emas tahun ini yang dipatok mencapai 250.000…
Pemerintah Indonesia diprediksi akan memperoleh tambahan pemasukan negara dari pajak keuntungan bila pabrik refinery alumina milik United Co. Rusal telah beroperasi pada…
Kebijakan pemerintah yang berupa Peraturan Pemerintah No.1/2014 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1/2014 dinilai sebagai kebijakan yang tidak sah. Pasalnya,…
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara akhirnya mengeluarkan petunjuk teknis tentang Tata Cara Permohonan Pertimbangan Teknis Pinjam Pakai Kawasan Hutan…