Amien Rais menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik penundaan Pemilu 2024 yang sampai menimbulkan demo besar pada 11 April 2022.

Pendiri Partai Ummat, Amien Rais menyoroti biaya Pemilu 2024 yang membengkak hingga empat kali lipat jika dibandinkan biaya Pemilu 2019 menjadi sekitar Rp110 triliun.

PAN telah menjadi masa lalu bagi Amien Rais. Dia saat ini fokus untuk membawa Partai Ummat menjadi peserta pemilu 2024.

Faldo Maldini menyebut bahwa kritik Amien Rais adalah hal yang wajar karena telah lama menjadi oposisi.

Amien Rais menegaskan bahwa duet Presiden Jokowi dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan harus berakhir pada Oktober 2024.

Bergabungnya PAN ke koalisi parpol pendukung pemerintahan bersama enam partai politik lainnya akan mendegradasi demokrasi.

Agus menyinggung adanya dinamika internal, sekat-sekat informasi dan komunikasi elitis di partai Ummat.

Agung Mozin menyinggung soal dinamika internal partai, sekat-sekat informasi, dan komunikasi elitis.

Zulkifli Hasan menyebut Amien Rais sebagai tokoh yang tak akan tergantikan dalam kiprahnya membesarkan PAN.

Dia menilai koalisi PAN dalam pemilu mendatang tidak hanya terpaku pada satu partai, sehingga terbuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai politik lainnya seperti Golkar,…

Wakil Ketua Partai Ummat Agung Mozin optimistis akan semakin banyak tokoh Islam yang bergabung dengan partai besutan Amien Rais tersebut.

Ketua Majelis Syuro dipegang oleh Amien Rais dan Ustad Sambo sebagai Sekretaris Umum, sedangkan Ketua Umum dipegang menantu Amien Rais, Ridho Rahmadi.

PKB selalu unggul ketika bersaing dengan Amien Rais. Oleh karena itu, PKB menilai yang akan berkompetisi penuh dengan Partai Ummat adalah PAN yang merupakan partai besutan…

Amien Rais menyayangkan sikap pengadilan yang menolak keinginan Rizieq Shihab untuk menghadiri sidang secara langsung di Pengadilan.

Amien Rais menyayangkan sikap Majelis Hakim yang menolak permintaan Rizieq Shihab untuk menghadiri sidang secara langsung di pengadilan.

Amien Rais dinilai tidak memiliki dasar yang kuat saat menuding ada pihak yang ingin mengubah masa jabatan presiden menjadi lebih panjang.