Syahrul Yasin Limpo atau SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun karena kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Nasdem akan menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait perkara korupsi yang kini menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diagendakan membacakan putusan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Tangis terdakwa kasus pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL pecah saat membacakan nota pembelaannya di persidangan.

Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL dan 2 terdakwa lain pada kasus pemerasan di Kementan membacakan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa

bakal memanggil saksi terkait dugaan permintaan uang Rp12 miliar oleh oknum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK buka suara ihwal pernyataan penasihat hukum SYL terkait dengan greenhouse milik ketua umum partai politik didanai uang Kementan

KPK mengungkap bahwa kasus dugaan pemerasan yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri sudah terlanjur memperburuk citra lembaga.

Keluarga Syahrul Yasin Limpo mengembalikan dana sekitar Rp600 juta ke rekening KPK. Namun, kasus pemerasan di Kementan oleh SYL akan tetap berjalan.

Tim JPU KPK menilai mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL memiliki motif tamak dalam melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon dan jajaran di Kementan.

Syahrul Yasin Limpo atau SYL dituntut hukuman pidana penjara selama 12 tahun atas kasus pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

KPK akan membacakan tuntutan terhadap terdakwa kasus gratifikasi, Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi mengeklaim diri sebagai salah satu menteri termiskin di Kabinet Indonesia Maju. Benarkah?

Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL membantah lakukan pemerasan. Sebaliknya dia mengklaim menjadi salah satu menteri termiskin

Menjadi saksi mahkota di kasus pemerasan Kementan, SYL membantah soal urunan dana oleh pejabat eselon 1 untuknya