Indef sebut Permendag No. 31/2023 sudah baik, tetapi pemerintah bisa lebih memprioritaskan barang-barang dalam negeri.

Tokopedia, Shopee, dan TikTok berikan respons yang berbeda terhadap larangan social commerce di Permendag No.31/2023.

TikTok berisiko membatalkan rencana investasinya di Indonesia seiring dengan langkah pemerintah yang ingin memisahkan sosial media dengan e-commerce.

Kementerian Perdagangan memastikan pemisahan izin media sosial dengan e-commerce tidak diatur dalam revisi Permendag No.50/2020

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, kekuatan social commerce, seperti TikTok Shop sangat besar dan bisa mengancam UMKM.

Akumindo menyatakan beredarnya produk impor murah di pasar digital menjadikan  UMKM semakin sulit bersaing.

Menkop UKM Teten Masduki menilai penguatan ekosistem digital UMKM diperlukan dalam mengantisipasi efek meningkatnya perdagangan lintas batas atau cross border

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengusulkan agar Pelabuhan Sorong di Papua Barat menjadi pelabuhan kedatangan produk impor.

Rencana pemerintah mengatur batasan harga barang impor yang dijual di e-commerce di bawah Rp1,5 juta menuai pro kontra dari beberapa pihak.

Menkop UKM Teten Masduki menilai proses penyusunan aturan terkait penjualan barang impor murah di e-commerce, yakni Permendag No. 50/2020, sudah terlalu lama

Kementerian Perdagangan akan menyusun barang impor apa saja yang dapat diimpor langsung di platform lokapasar cross-border.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani memandang pemerintah perlu berhati-hati menerapkan larangan penjualan produk impor di bawah Rp1,5 juta di ecommerce

Pengenaan pajak transaksi di social commerce bakal diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan No.50/2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pemerintah bakal melarang Shopee dan TikTok untuk menjual barang impor dengan harga di bawah Rp1,5 juta.

Menkop UKM Teten Masduki menilai produk impor yang boleh dijual di marketplace perlu dipatok harga minimalnya

Revisi Permendag No.50/2020 yang mengatur salah satunya terkait penjualan barang impor di e-commerce dan social commerce telah masuk proses harmonisasi