Perhapi menilai rencana PLN investasi pembangkit di kawasan smelter perlu diperhitungkan secara cermat.

Rencana produksi bauksit tahun ini disebut-sebut mesti diturunkan untuk mengikuti kapasitas smelter yang tersedia.

Insentif royalti 0 persen dinilai belum cukup untuk mendorong pengembangan proyek hilirisasi batu bara, termasuk DME.

Pemerintah melaporkan ekspor produk antara bahan baku baterai, MHP, sudah mencapai US$1,72 miliar pada tahun ini atau naik 454,8 persen dibandingkan tahun lalu.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana menerapkan denda kompensasi bagi perusahaan batu bara yang tak memenuhi kewajiban untuk memasok kebutuhan DMO pada tahun…

Revisi produksi batu bara nasional dari 550 juta ton menjadi 625 juta ton tahun ini hanya mengembalikan ke tingkat normalnya.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memandang bahwa langkah itu sebagai tindakan emergensi dari pemerintah yang bersifat sementara.

Indonesia harus cepat beradaptasi dan mengembangkan teknologi serta sumber daya manusia untuk menuju operasi tambang bawah tanah (underground mining).

Pemerintah perlu memberi kepastian dalam kalkulasi bisnis untuk junior mining company.

Tren harga sedang tertekan akibat kelebihan pasok batu bara di pasar dan lesunya permintaan batu bara.

Pengajuan gugatan di MK terhadap UU Nomor 3/2020 justru akan memberi kepastian hokum.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan untuk kebijakan relaksasi ekspor nikel ore kembali perlu dikaji lebih mendalam karena…

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendesak pemerintah untuk turun tangan terkait menumpuknya bijih nikel kadar rendah yang tidak bisa dimanfaatkan di dalam…

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendorong dibentuknya perusahaan-perusahaan yang khusus melakukan eksplorasi pertambangan untuk meningkatkan kembali gairah…

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai smelter tidak bisa dijalankan begitu saja tanpa ada data yang jelas.

BISNIS.COM, JAKARTA  -- Tenggat waktu 5 tahun yang diberikan Undang-Undang No. 4/2009 kepada perusahaan pemegang kontrak karya (KK) dianggap tidak cukup untuk membangun pabrik…