Perpres No. 19/2021 antara lain melarang Yayasan Harapan Kita melakukan pelepasan aset, perjanjian hutang, perjanjian sewa menyewa tanpa izin tertulis Kemensetneg.

Langkah itu dinilai harus dilakukan sehingga aset negara dapat diinventarisasi secara baik dan bisa dikelola serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Keputusan pengambilalihan TMII itu dari Yayasan Harapan Kita tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 19/2021 tentang Pengelolaan TMII.

Kemensetneg pun memberikan tenggat tiga bulan kepada Yayasan Harapan Kita untuk mengembalikan pengelolaan TMII.