Lolosnya ribuan peraturan daerah bermasalah yang menghambat iklim investasi di daerah karena pemerintah di atasnya tidak melakukan peninjauan secara terperinci mengenai tiap…

Kementerian Dalam Negeri mulai menyisir peraturan daerah atau perda yang dianggap diiskriminatif, untuk dimasukkan ke dalam daftar perda bermasalah yang akan dihapus.

Kementerian Dalam Negeri meyakini Peraturan Daerah Elektronik (e-Perda) dapat membantu mengurangi perda-perda bermasalah.

Kementerian Dalam Negeri mencatat umlah regulasi di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah yang telah dibatalkan lantaran terindikasi menghambat iklim usaha baru mencapai…

Akhirnya dua kepala daerah terpilih dari Kabupaten Rohul dan Pelalawan Provinsi Riau yang sempat batal dilantik pada 19 April 2016 lalu, akan dilantik pada Jumat (22/4/2016).

Kementerian Dalam Negeri akan mereview Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang dinilai menghambat pembangunan di daerah, karena melarang penganggaran kegiatan melampaui…

Kementerian Dalam Negeri mewaspadai upaya titip menitip pasal dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu.

Kesimpang siuran informasi mengenai berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan mendapat perhatian serius dari Kementerian Desa, Pembangunan…

Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah bersikap terbuka kepada petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) yang ingin melakukan tes untuk mengetahui penyalahgunaan…

Kementerian Dalam Negeri mencatatkan masih ada 1,2 juta penduduk yang memilki status idetitas ganda sehingga belum dapat mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Kementerian Dalam Negeri mencatatkan jumlah akta kelahiran bagi anak-anak berusia 18 tahun ke bawah peningkatan dibandingkan tahun lalu.

Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan memonitoring percepatan perizinan investasi di daerah guna memastikan ease of doing business berjalan sesuai harapan.

Kementerian Dalam Negeri menyoroti kinerja petugas yang menyebabkan lambatnya penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di kelurahan dan kecamatan.

Kementerian Dalam Negeri merencanakan perubahan seragam dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup kantor kementerian dan pemerintahan daerah (Pemda).

Pemerintah pusat mengimbau daerah segera melakukan percepatan penyerapan anggaran.

Kementerian Dalam Negeri memberikan peringatan kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasi ormas serta kelompok yang diduga bersifat radikal pascaledakan bom yang terjadi…