Kementerian Dalam Negeri mendesak DPR merampungkan seluruh paket undang-undang otonomi daerah pada tahun ini agar pemerintahan baru tidak terbebani persoalan-persoalan yang…

Kementerian Dalam Negeri mempertanyakan pernyataan KPK mengenai penyelewangan pengadaan teknologi iris dalam proyek pengadaan E-KTP.

Tim Observasi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan peninjauan langsung Renah Indojati untuk menilai kelayakan Daerah Otonomi Baru (DOB) dari kabupaten…

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dinilai sengaja menghambat proses pergantian antar waktu (PAW) tiga anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang sduah pindah partai.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat saat ini ada 61 kabupaten/kota yang menjalankan politik dinasti dari total 524 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri mengklaim sebanyak 6,5 juta dari 10,4 juta pemilih bermasalah berhasil diklarifikasi nomor induk kependudukan (NIK) sehingga tercatat dalam daftar…

Terhitung mulai 1 Januari 2014, pemerintah akan membebaskan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Subadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kinerja Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum…

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meminta Pemprov DKI Jakarta lebih cepat menyelesaikan pembahasan APBD-P 2013.

Bisnis. com, JAKARTA—Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan UU Ormas baru belum bisa diberlakukan untuk membubarkan Front Pembela Islam (FPI) karena Presiden Susilo Bambang…

Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri mempersiapkan tujuh peraturan pemerintah (PP) sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan."Kami mempersiapkan…

BISNIS.COM, JAKARTA—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap Kementerian Dalam Negeri.

BISNIS.COM, LUBUK PAKAM-Akhirnya Kementerian Dalam Negeri menyatakan tidak masalah jika kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) difotocopy.

BISNIS.COM, JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri menegaskan penyediaan card reader sebagai pengganti fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bertujuan untuk menghindari…

BISNIS.COM, PEKALONGAN-Kementerian Dalam Negeri menargetkan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) rampung paling lambat Juli 2013 karena KTP non-elektronik…

BISNIS.COM, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan kualitas e-KTP yang rendah sehingga mengorbankan rakyat begitu program itu selesai.