Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan akan terus mengkaji kemungkinan penerapan UU Terorisme terhadap penyebar berita palsu atau hoaks dan ajakan golput…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerukan agar pembahasan Peraturan Presiden tentang perlibatan TNI dalam operasi kotraterorisme dilakukan secara terbuka.
Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan percepatan pengesahan rancangan UU menjadi UU antiterorisme dipandang adanya misi yang sama dari lembaga legislatif dan eksekutif…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Undang-Undang Terorisme melalui pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hari ini, Jumat (25/5/2018).
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengklaim UU terorisme baru atau revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetap menghargai nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia…
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Terorisme menilai bahwa revisi Undang-undang (UU) Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak…
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengklaim pemerintah sudah satu suara terkait revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Antiterorisme
Ketua Panitia Khusus revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme M. Syafi'i menginginkan definisi terorisme masuk dalam norma UU tersebut,…
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas menyatakan bahwa Revisi Undang-Undang Anti-Terorisme jauh lebih penting daripada pembentukan Komando Operasi Pasukan Khusus…
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan bahwa revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme tidak dapat terlepas dari urgensi sebagai…
