KPK bakal memanggil dua mantan Petinggi Ditjen Bea Cukai sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit kapal patroli cepat.

Polisi memeriksa 19 saksi dalam kasus pertemuan terkait kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Kemenkeu membidik target penerimaan negara dari implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) senilai Rp3,8 triliun pada 2025.

Hingga akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 yang telah diketok pada pekan lalu, pemerintah belum akan menaikkan tarif cukai rokok.

Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok disepakati bakal mengalami kenaikan lagi pada 2025.

Setelah bertahun-tahun ditunda, cukai minuman manis akan mulai ditarik pada 2025 dengan usulan tarif minimal 2,5% dari DPR. Nantinya, tarif akan naik bertahap.

Ketua BAKN, Wahyu Sanjaya, mengungkapkan bahwa meskipun tarif 2,5% dirasa kecil dan mengharapkan penerapan lebih tinggi.

DPR menyepakati usul tarif cukai minuman manis minimal 2,5% pada 2025, dan akan naik bertahap hingga mencapai 20%.

Kinerja HMSP, GGRM dan lainnya mengalami kontraksi pada semester I/2024. Pemerintah mengincar pertumbuhan penerima cukai pada 2025 pada RAPBN 2025.

Kemenkeu mengakui telah membahas penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok 2025 dengan Kemenko Perekonomian.

Cuitan lama Bea Cukai, bahwa seluruh penumpang pesawat akan dikenakan bea masuk atas barang-barang impor dari luar negeri kembali viral.

Setelah bertahun-tahun tertunda, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan resmi berlaku pada 2025.

Pemerintah membidik penerimaan cukai sebesar Rp244,19 triliun dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 atau naik 5,9% dari outlook tahun ini.

Formasi CPNS Kemenkeu 2024 tersedia bagi lulusan Bahasa Mandarin, Jepang, Korea, Prancis, hingga Arab. Simak syarat dan ketentuannya.

Kemenkeu membuka formasi CPNS untuk posisi Pawang Anjing Pelacak, khusus untuk penempatan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ditjen Bea dan Cukai Kememenkeu melaporkan tela memblokir layanan 69 perusahaan yang tak patuh aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).