PKS minta Jokowi untuk segera bersikap agar persoalan pemecatan pegawai KPK tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.

Jokowi sempat menyatakan bahwa hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes.

WP KPK menilai perlu adanya supervisi dari Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti perkara alih status pegawai KPK.

WP KPK menyebut Pimpinan KPK dan Kepala BKN telah nyata-nyata tidak mematuhi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Febri Diansyah menyebut keputusan pemecatan 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK itu mengindikasikan dua hal.

Pemerintah memberi kelonggaran bagi pegawai KPK yang memiliki kelemahan pada aspek pengaruh dan pribadi. Akan tetapi asesmen tidak mentolerir pada aspek PUNP.

BKN diminta melakukan evaluasi sistem database secara berkala dan melakukan inovasi untuk mencegah berulangnya kejadian adanya data fiktif ASN.

Meski telah diberhentikan, ke 51 pegawai yang dipecat KPK tetap bisa bekerja sampai dengan tanggal 1 November 2021.

Kepala BKN Haria Wibisana mengungkapkan penemuan hampir 100.000 data pegawai negeri sipil misterius pada 2014.

BKN menemukan adanya 97.000 data PNS palsu yang masih menerima gaji pensiun, padahal orangnya sudah tidak ada.

KPK tengah berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk memutuskan nasib Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

28 Profesor dari perguruan tinggi negeri maupun swasta tegas menolak penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawacan kebangsaan.

Ketua WP KPK angkat bicara soal pertanyaan yang diajukan dalam tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

TWK merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi ASN. Peralihan ini merupakan konsekuensi dari Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)…

Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempercepat layanan untuk aparatur sipil negara (ASN) yang ingin membeli rumah.

Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan seleksi dan proses penetapan guru PPPK 2019 sebelum menyelenggarakan seleksi pada tahun ini.