Harli menegaskan bahwa penyidik Kejagung tentunya akan mendalami fakta-fakta persidangan yang ada agar bisa membuat terang kasus timah ini.

KPK memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Timur.

KPK menahan 4 tersangka dalam pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana 2023 lalu.

menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur

Diduga bantu mantan suaminya mendapatkan pekerjaan, Mantan presiden Korsel Moon Jae-in jadi tersangka

KPK mendalami soal pengaturan lelang dan pemberian fee kepada tersangka dari dua orang mantan direktur Waskita Karya (Persero), sebagai saksi dalam kasus DJKA.

PM Thailand Srettha Thavisin menunjuk mantan pengacara Pichit Chuenban sebagai menteri. Penunjukkan bekas narapidana sebagai menteri dinilai tidak etis.

KPK menggandeng penegak hukum lain untuk menuntaskan perkara suap pada kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang anak usaha Pertamina.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peranan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di sejumlah kasus.

KPK tengah mengumpulkan alat bukti terkait dengan dugaan perintangan penyidikan dalam penanganan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 PAW.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak memenuhi panggilan penyidik KPK terkait dengan pengembangan perkara suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.

KPK membuka peluang untuk memanggil Khofifah dan Emil Dardak dalam kasus dugaan suap dana hibah

KPK ajukan banding terhadap putusan pengadilan atas terdakwa kasus suap perkara di Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan

KPK menyita sejumlah aset milik Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga atau EAR, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

KPK mengeksekusi vonis terhadap Asisten Hakim Agung Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho yakni 7 tahun penjara di Lapas Sukamiskin

KPK mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara 10 tahun kepada mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.