Kongkalikong antara perusahaan dengan oknum bupati dalam mengakali kredit di bank usaha milik daerah berpotensi merugikan keuangan negara ratusan miliar.
Kompleksnya modus kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) menjadi ancaman baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah.…
Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan (PPATK) berhasil menemukan aset milik sejumlah tersangka kasus korupsi PT Asabri yang diduga disembunyikan di luar negeri.
PPATK tidak temukan ada uang sebesar Rp2 triliun seperti yang disampaikan Heryanti Tio beberapa waktu lalu untuk membantu penanganan Covid-19 di Indonesia.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan profil penyumbang dana penanganan Covid-19 tidak sesuai dengan jumlah yang akan disumbangkan Rp2 triliun.
PPATK sudah melakukan analisis dan pemeriksaan terkait sumbangan Rp2 triliun yang rencananya disalurkan lewat bilyet giro. Namun, bilyet tersebut tidak ada.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini semakin mudah dan cepat mendeteksi aliran dana yang digunakan untuk aksi teroris di Indonesia.
Modus TPPU pelaku tindak pidana korupsi lazimnya dilakukan dengan penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung transaksi hasil tindak pidana.
Terdapat transaksi penerimaan dana di rekening perusahaan cangkang di Singapura senilai US$3,7 juta. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke rekening pejabat anak usaha…
Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 61/2021 tentang Perubahan Atas PP No 43/2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian…
Komisi III DPR mendesak PPATK untuk lebih berhati-hati dalam penyampaian keterangan terutama terkait hasil analisis, hasil pemeriksaan, serta pelaksanaan tupoksi lainnya.
Pengumuman pemblokiran rekening FPI dinilai diskriminatif dan terkesan tebang pilih jika dibandingkan dengan kasus lain seperti korupsi Jiwasraya dan Asabri.
Sebagian besar pelaku kejahatan pencucian uang adalah pengusaha, jumlahnya sebanyak 23 orang (46 persen) serta pihak swasta sebanyak 13 orang (26 persen).