Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo menolak upaya amendemen UUD 1945 dan perubahan masa jabatan presiden.

Partai Nasional Demokrat setuju dengan pandangan Presiden Joko Widodo soal penghentian rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan presiden.

Amendemen Undang-undang Dasar 1945 hanya dilakukan terbatas pada menghidupkan kembali garis besar haluan negara (GBHN).

Presiden Jokowi mengatakan dirinya sejak awal mempertanyakan apakah amendemen itu bisa dibatasi hanya untuk haluan negara supaya tidak melebar ke urusan lain seperti pemilihan…

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa setelah ini mereka akan ke menyambangi kantor pusat Nasional Demokrat. Lembaga masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,…

Ketua MPR Bambang Soesatyo menjamin berbagai usulan mengenai amendemen UUD 1945 akan dikonsultasikan dengan Presiden Jokowi.

Saya pastikan tidak akan jadi bola liar. Kami sudah sepakat 10 pimpinan yang terdiri atas 9 partai [dan 1 Dewan Perwakilan Daerah] di negeri ini sepakat bahwa kita akan sangat…

Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019—2024 mulai bergerak menjalankan rekomendasi periode sebelumnya untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Bisnis, JAKARTA - Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dua ruas tol yakni Kunciran-Serpong dan Semanan-Sunter baru saja mendapatkan amendemen terkait dengan pengembalian…

Jalan menuju amendemen terbatas Undang-Undang Dasar tampaknya semakin terbuka. Konsep perubahan pun terus digodok.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan bahwa amendemen UUD 1945, termasuk soal rencana diberlakukannya kembali Garis Besar Haluan Negara tergantung pada putusan presiden dan…

Kementerian ESDM hari ini menandatangani amandemen enam Kontrak Karya (KK) dan tinggal menyisakan tiga KK yang belum disesuaikan kontraknya.

JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya sembilan perusahaan tambang pemegang kontrak karya karena perusahaan…

Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sembilan pemegang Kontrak Karya (KK) yang belum menandatangani amandemen kontrak masih belum disetujui Kementerian ESDM.

Newcrest Mining Limited menyatakan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) anak usahanya, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), masih belum disetujui oleh Kementerian ESDM.