Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo menolak upaya amendemen UUD 1945 dan perubahan masa jabatan presiden.
Partai Nasional Demokrat setuju dengan pandangan Presiden Joko Widodo soal penghentian rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan presiden.
Presiden Jokowi mengatakan dirinya sejak awal mempertanyakan apakah amendemen itu bisa dibatasi hanya untuk haluan negara supaya tidak melebar ke urusan lain seperti pemilihan…
Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seyogianya fokus pada isu-isu tertentu agar tidak melebar ke mana-mana yang berpotensi menjadi "bola liar".
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa setelah ini mereka akan ke menyambangi kantor pusat Nasional Demokrat. Lembaga masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,…
Saya pastikan tidak akan jadi bola liar. Kami sudah sepakat 10 pimpinan yang terdiri atas 9 partai [dan 1 Dewan Perwakilan Daerah] di negeri ini sepakat bahwa kita akan sangat…
Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019—2024 mulai bergerak menjalankan rekomendasi periode sebelumnya untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945.
Bisnis, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan akan menyerap aspirasi seluruh masyarakat terkait dengan wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945.n
Bisnis, JAKARTA - Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dua ruas tol yakni Kunciran-Serpong dan Semanan-Sunter baru saja mendapatkan amendemen terkait dengan pengembalian…
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan bahwa amendemen UUD 1945, termasuk soal rencana diberlakukannya kembali Garis Besar Haluan Negara tergantung pada putusan presiden dan…
JAKARTA — PT Waskita Toll Road masih menunggu kepastian dari Badan Pengatur Jalan Tol terkait dengan evaluasi akhir terhadap proses amendemen perjanjian pengusahaan jalan…
JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya sembilan perusahaan tambang pemegang kontrak karya karena perusahaan…
Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) sembilan pemegang Kontrak Karya (KK) yang belum menandatangani amandemen kontrak masih belum disetujui Kementerian ESDM.
Newcrest Mining Limited menyatakan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) anak usahanya, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), masih belum disetujui oleh Kementerian ESDM.
JAKARTA Seluruh perusahaan tambang batu bara raksasa di Tanah Air bakal mengubah kontrak sehingga penerimaan negara dari pertambangan emas hitam dipastikan naik signifikan.