Kebijakan deregulasi dan kemudahan investasi yang gencar dilakukan harus diiringi dengan pengawasan yang kuat agar ekonomi Indonesia tidak ambruk seperti krisis 1998.
Menjelang periode kedua pemerintahan Jokowi, segudang persoalan masih menggelayuti perekonomian nasional. Sebanyak 16 paket kebijakan ekonomi yang diproduksi membuahkan rasa…
Peneliti CORE Yusuf Rendy Manilet menuturkan, efek dari 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sejak 2015 cenderung beragam. Ada beberapa paket kebijakan…
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mengevaluasi pelaksanaan 16 PKE yang dikeluarkan.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun amat beragam dan menyasar hampir seluruh sendi-sendi perekonomian dan seluruh lapisan masyarakat mulai dari yang paling bawah hingga yang teratas.
Bisnis, JAKARTA – Koordinasi antarlembaga serta sinkronisasi regulasi menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk memaksimalkan efektivitas 16 paket kebijakan yang telah diterbitkan…
Sejak September 2015 hingga saat ini, tim ekonomi Presiden Joko Widodo yang dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah melahirkan 16 paket kebijakan…
JAKARTA — Pemerintah harus segera membereskan tarik ulur aturan terkait dengan revisi Daftar Negatif Investasi yang masuk dalam aturan pelaksana dari paket kebijakan ekonomi,…
JAKARTA— Implementasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) jilid XVI mundur dari jadwal yang ditetapkan pada 1 Januari 2019 lantaran dua beleid yang menjadi payung hokum kebijakan tersebut tertahan di meja Presiden.
Istilah paket kebijakan ekonomi bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelum 16 paket kebijakan saat ini, sudah banyak paket lain yang beredar pada era 1980-an.
Paket Kebijakan ke-XVI yang terkait dengan insentif tax holiday, pengaturan Devisa Hasil Ekspor dari sumber daya alam serta relaksasi daftar negatif investasi (DNI) akan…
Paket ekonomi tersebut bertujuan untuk menarik minat investasi di Indonesia melalui tiga instrumen kebijakan, pertama, perluasan fasilitas tax holiday; kedua, relaksasi daftar…
- Pemerintah akan memudahkan pengurusan perizinan melalui online single submission (OSS) bagi 5 bidang usaha yang tidak dikeluarkan dari rancangan revisi daftar negatif investasi (DNI).
JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah fokus mempercepat penyelesaian seluruh regulasi terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI guna segera menghadirkan…
Rencana pemeirntah merevisi paket kebijakan tekonomi jilid XVI dianggap mempersulit pengembangan UMKM di Indonesia. Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan…
Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Priamana Djan mengkritisi paket kebijakan ekonomi jilid XVI diluncurkan beberapa…
