Kendati banding diterima, Fredrich Yunadi tetap gagal mendapatkan uang Rp2,2 triliun dari Setya Novanto.

Satgas BLBI terus mengejar sisa tagihan utang BLBI PT Bank Asia Pasific milik Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono senilai Rp1,57 triliun.

Usai kalah di pengadilan, dua pemilik Bank Aspac mengajukan banding dalam kasus utang BLBI Rp3,57 triliun.

Setiawan adalah besan dari mantan Ketua DPR Setya Novanto. Dia bersama Hendrawan Haryono tercatat sebagai obligor BLBI dengan nilai tagihan Rp3,5 triliun.

Setya tengah duduk memakai kemeja Nike berwarna tosca dengan dua ponsel tergeletak di atas meja makannya. Lewat foto yang belakangan viral itu juga terlihat mantan Wali Kota…

Foto itu menampilkan Setnov dengan dua ponsel warga hitam. Padahal aturannya, seorang narpidana tidak boleh membawa ponsel ke lembaga pemasyarakatan.

Bisnis, JAKARTA — Mantan Ketua DPR Setya Novanto digugat oleh Fredrich Yunadi terkait dengan pembayaran jasa dalam penanganan perkara kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis…

Setya Novanto serta isterinya Deisti Astriani memiliki perjanjian lisan terkait fee sebesar Rp2 miliar untuk satu surat kuasa.

Di Peradilan Tingkat Pertama, Fredrich Yunadi divonis tujuh tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan. Di tingkat kasasi Hakim PK memperberat hukuman…

MAKI juga meminta hakim memerintahkan kedua lembaga itu untuk memproses Setya Novanto hingga penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menuturkan, namun hingga saat ini tak ada kejelasan terkait pengusutan perkara tersebut.

Econ, begitu Emerson biasa disapa, dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik Setya Novanto di media sosial. Emerson dinilai melanggar Undang-Undang ITE.

Setyo Novanto dipindah ke Lapas Cipinang sejak Kamis 26 Desember 2019 untuk memudahkan proses pengobatan di RSPAD Gatot Soebroto.

Dari hasil pengecekan Ombudsman dan Kemenkumham, Setya Novanto diketahui benar sakit dan sedang dirawat di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto

Hakim menyatakan bahwa Markus Nari menerima uang korupsi sebesar US$400.000 atau setara Rp4 miliar terkait korupsi KTP-elektronik dan menguntungkan sejumlah korporasi.

Markus Nari selaku anggota Badan Anggaran ikut membahas pengusulan anggaran proyek KTP-el sebesar Rp1,045 triliun.