Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya berada pada batas bawah di kisaran 5,2%-5,6%, kini sudah berada pada level…
Hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan giro wajib minimum (GWM) primer sebesar 1%. Penurunan ini menambah likuiditas sistem perbankan sebesar…
Kebijakan penurunan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) primer yang dikeluarkan bank sentral akhir November lalu berpotensi menambah likuiditas PT Bank Panin Tbk. hingga Rp500…
Bank Indonesia memproyeksikan adanya ruang penambahan ekspansi penyaluran kredit perbankan sebesar 0,6% hingga 1% melalui kebijakan penurunan giro wajib minimum primer rupiah.…
Bank Indonesia menyakini penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam rupiah dari 8% menjadi 7,5% yang mulai diberlakukan hari ini, Selasa (1/12/2015), akan menambah likuiditas…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui relaksasi kebijakan giro wajib minimum takkan terlalu berpengaruh di daerah karena konsumen masih menahan diri berekspansi.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan dalam RDG teerakhir otoritas moneter memang melihat ruang pelonggaran…
Bank Indonesia menyatakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) primer dalam bentuk rupiah sebesar 50 basis poin menjadi 7,5% dapat membuat kalangan perbankan menurunkan suku…
Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada Selasa (17/11/2015) memilih untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter berupa penurunan giro wajib minimum…
Otoritas Moneter ini menyebut pelonggaran GWM Primer akan menambah likuiditas perbankan sehingga kapasitas bank dalam menyalurkan kredit dapat meningkat kurang lebih Rp18…
Bank Indonesia memproyeksikan adanya penambahan kredit sebesar 1% sepanjang 2015 dari kebijakan aturan perhitungan loan to deposit ratio (LDR) kebijakan GWM-LDR.
Bank Indonesia kembali melonggarkan kebijakan makroprudensial yakni dengan penyesuaoan kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) dengan batas atas perhitungan batas atas LFR ini…
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah 11/2014 tentang pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku mulai 1 Maret 2014 ternyata masih menyisakan banyak keluhan dari…