Pemerintah menyatakan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih diperlukan sehingga tidak akan dicabut.

Penasihat Hukum Terdakwa dan JPU menyatakan pikir-pikir selama tenggang waktu 7 hari terkait putusan pidana penjara selama 10 bulan kepada Syahganda Nainggolan.

Dengan banyaknya website yang mengharuskan pendaftaran data pribadi, tidak jarang data pengguna tersebar di ranah publik karena keamanan website belum dapat dikatakan baik.

Ruang untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia makin menyempit pada 2020.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan video penangkapan jaksa berinisial AF itu terjadi 6 tahun lalu.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan presiden menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengantisipasi dampak UU ITE.

Dalam beberapa waktu terakhir perkembangan dan penerapan UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan 29 memunculkan keresahan di masyarakat.

Patroli Tim Siber Polresta Solo, yakni Tim Virtual Police menemukan komentar seorang mahasiswa yang menuding Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diberi jabatan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan, tak adanya UU ITE dalam Prolegnas 2021 karena saat ini kajian masih dilakukan. Padahal, revisi itu bisa dilakukan dengan…

Inisiatif revisi UU ITE diharapkan berangkat dari DPR sebagai representasi rakyat yang banyak menjadi korban pasal karet UU ITE.

Polri mencatat adanya 4.790 laporan yang diterima hingga 2020 terkait UU ITE.

PKS mengingatkan Presiden Jokowi agar konsisten untuk merevisi UU ITE, tidak cukup hanya dengan pedoman interpretasi.

Para pelapor dan terlapor mengutarakan sejumlah persoalan pada aturan itu, salah satunya menganggap penting adanya edukasi terhadap pengguna ruang digital.

Pencemaran nama baik tidak bisa dilaporkan oleh orang lain, kecuali pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban.

Aktivis yang pernah dilaporkan menggunakan pasal dalam UU ITE Ravio Patra menilai, hukum seharusnya menciptakan ketertiban bukan memunculkan chaos di kalangan masyarakat.

Setelah mendengarkan dan mendapatkan masukan dari para pelapor dan terlapor, Tim Kajian UU ITE akan minta masukan dari kelompok aktivis, masyarakat sipil maupun praktisi.