Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021 untuk 9.495 formasi guru madrasah ini diperkirakan akan dimulai pada Agustus 2021.

Pemakaian burqa di negara mayoritas Buddha itu untuk sementara dilarang pada 2019 setelah pemboman gereja dan hotel oleh militan Islam yang menewaskan lebih dari 250 orang.

Untuk pilot project madrasah digital, Kementerian Agama memilih MTsN 41 Al Azhar Asy Syarif.

Kemenag resmi meniadakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) 2021 untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA).

Realisasi penyaluran bantuan operasional (BOP) itu sudah mencapai 85 persen dari alokasi untuk Kemenag yang mencapai Rp2,5 triliun.

Ada 11.998 madrasah yang tidak ada atau belum teraliri listrik.

BSU untuk guru madrasah non-PNS sudah terserap seluruhnya sejak 30 Desember 2020. Pasalnya, saldo di bank penyalur program pemerintah tersebut sudah habis. 

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Kementerian Agama, ada 79.181 Guru PAI Bukan PNS Tahun 2020 yang berhak menerima bantuan subsidi upah atau BSU.

Bila guru sudah menerima notifikasi, hal pertama yang mesti dilakukan adalah mencetak Surat Keterangan Penerima BSU Guru Madrasah bukan PNS 2020 yang tertera di Simpatika.

Para Guru Madrasah Non PNS penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah bisa melakukan pengecekan melalui akun Simpatikanya masing-masing.

Tercatat total ada 542.901 guru bukan PNS pada RA atau Madrasah yang akan menerima bantuan subsidi guru atau BSU melalui Kementerian Agama.

Kemenag sudah meluncurkan program tersebut pada 22 September dengan bekerja bersama Google, dengan persiapan yang sudah sejak 2018.

Ke-44 medali tersebut terdiri atas 17 medali emas, 13 medali perak, dan 14 medali perunggu dari sembilan cabang lomba yang diikuti.

Sebanyak 84 persen guru di lingkungan Kemenag adalah honorer. Hanya 126.000 guru yang PNS. Selebihnya berstatus non-PNS.

Selama ini, proses penyaluran BOS didistribusikan melalui Kanwil Kemenag Provinsi atau Kankemenag Kab/Kota. Pada 2021, skema tersebut akan diubah.

Hingga September 2020, penyelesaian rehabilitasi sekolah dan madrasah mencapai 51,52 persen atau 215 unit dari target 2020 sebanyak 972 unit.