Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan dugaan korupsi berupa pemotongan tunjangan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MA menolak permohonan kembali alias PK terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Riau Surya Darmadi.

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tetap divonis bebas usai MA menolak kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Tunjangan kinerja (tukin) pejabat di kementerian/lembaga lain rupanya tidak setinggi Kemenkeu, terlebih Eselon I Ditjen Pajak yang bisa mencapai Rp113,37 juta.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa dirinya tidak menyembunyikan tersangka Harun Masiku dan tidak mengetahui keberadaannya saat ini.

Para ahli hukum tata negara meminta Baleg DPR RI menghormati putusan MK demi menjaga stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui untuk menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) untuk menjadi daftar inventarisasi masalah (DIM) pada RUU Pilkada.

Mantan Ketua MK Mahfud MD menyatakan putusan MK telah menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) soal ambang batas usia pencalonan di Pilkada serentak 2024.

Destry Damayanti resmi kembali menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI).

Komisi III DPR segera memanggil Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) untuk mendalami putusan ganjil Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Kejagung menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyunat vonis mantan Direktur Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif dari 18 tahun menjadi 10 tahun penjara.

MA memangkas hukuman bekas Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif dari 18 tahun menjadi 10 tahun penjara.

OJK menghormati keputusan MA mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 19 warga melalui citizen lawsuit terkait dengan pinjaman online (pinjol).

Ini poin-poin Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan warga soal pinjaman online (pinjol).

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari (Permata Group) Stanley MA.

Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman kepada mantan Direktur Keuangan PT Waskita Karya Tbk. (WSKT) Haris Gunawan menjadi 8 tahun penjara