Harapan industri minuman beralkohol di daerah tertentu mendapatkan dukungan investasi dari berbagai sumber, baik asing maupun domestik pupus sudah, setelah Presiden Joko…

Pembatalan rencana kerja sama dan investasi tersebut diyakini tidak berdampak besar bagi kinerja Isola Wine yang sudah mengantongi izin usaha skala nasional.

Langkah Presiden Jokowi mencabut klausul tentang investasi miras sudah sangat tepat dalam mengedepankan keselamatan semua orang, termasuk anak anak.

Pemerintah telah mengeluarkan industri minuman keras dari kategori bidang usaha tertutup dan menjadi daftar positif investasi (PDI) dan berlaku sejak tahun ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No.10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras…

Wapres Ma'ruf Amin mendesak pencabutan lampiran Perpres No.10/2021 tentang investasi industri minuman beralkohol.

Kendati tidak mengeluarkan pernyataan resmi, Wapres melakukan komunikasi tertutup dengan sejumlah menteri dan bicara empat mata dengan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah melihat kearifan lokal, berupa minuman alkohol dari beberapa daerah, sebenarnya dapat diolah dan memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan produk ekspor, yang pada…

Pelaku usaha melihat miras sebagai komoditas yang memiliki pasar potensial di Indonesia. Sedangkan, pemangku kebijakan harus mengendalikan produksi dan distribusi minuman…

Sebenarnya perizinan usaha untuk minuman beralkohol bukanlah barang baru di Indonesia. Sejak 1931, sebelum Indonesia merdeka, perizinan usaha untuk minuman beralkohol telah…

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut biro hukum kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di tengah masyarakat.

MUI kini menunggu salinan tertulis pencabutan lampiran Perpres No.10/2021 terkait investasi miras beralkohol.

PP Muhammadiyah sempat menyampaikan pernyataan resmi terkait aturan investasi miras sebelum akhirnya secara resmi aturan itu dicabut oleh Presiden Jokowi.

Jokowi serius dan bersungguh- sungguh dengan pernyataannya yang mempersilakan masyarakat menyampaikan kritik kepada pemerintah dan Presiden siap menerimanya.

Jokowi resmi mencabut lampiran aturan Perpres 10/2021 tentang investasi miras setelah mempertimbangkan sejumlah masukan dari berbagai pihak termasuk ormas-ormas Islam.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi keputusan Jokowi mencabut aturan terkait izin investasi miras yang tertuang pada Perpres 10/2021.