Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri terancam mendapatkan konsekuensi dari Presiden Joko Widodo apabila belum membereskan ketentuan mengenai tenaga kerja asing.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya menyatakan bahwa Kota Surabaya saat ini masih kekurangan tenaga pengawas ketenagakerjaan terutama untuk mengawasi pelanggaran…
Aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, melakukan inventarisasi sebanyak 2.200 tenaga kerja (naker) asing pada…
Otoritas Jasa Keuangan mengusulkan pembentukan konsorsium asuransi tenaga kerja asing kepada Kementerian Ketenagakerjaan guna mendistribusikan risiko yang ditanggung perusahaan…
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi menyayangkan aturan tenaga asing di Indonesia, sebab mengancam tenaga kerja asal dalam negeri.
Ketua Serikat Pekerja Pariwisata Badung Putu Satyawira menilai sudah saatnya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia diwajibkan mengikuti sertifikasi.
Pengamat Sosial Universitas Nasional (Unas), Sigit Rochadi mengatakan kelonggaran syarat ada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan masuk ke Indonesia bukanlah sebuah solusi.
Pengamat Sosial Universitas Nasional (Unas), Sigit Rochadi mengatakan penghapusan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia merupakan tindakan merendahkan martabat bangsa.
Kementerian Ketenagakerjaan dinilai melanggar UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak mewajibkan tenaga kerja asing (TKA) mahir berbahasa Indonesia.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara memprediksi peningkatan tenaga kerja asing bakal mendongkrak pendapatan asli daerah pada tahun ini.
Kementerian Ketenagakerjaan dinilai blunder lantaran tidak menyertakan syarat kemampuan berbahasa Indonesia dalam Permenaker No. 16/2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Pengamat Sosial Universitas Nasional (Unas), Sigit Rochadi menilai penghapusan Bahasa Indonesia sebagai syarat wajib bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh pemerintah bukanlah…
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) '92 Jawa Barat meminta Kementerian Tenaga Kerja segera merevisi Permenaker No. 16/2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang…
Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Wilayah Bali, Ihsan Tantowi menilai membiarkan tenaga kerja asing (TKA) bekerja di Indonesia, termasuk Bali melanggar ketentuan…