Dari sekitar 40 hotel yang diajukan kepada pemerintah sebagai fasilitas isolasi mandiri pasien Covid-19 tanpa gejala, hanya 20 hotel yang diverifikasi oleh pemerintah.

Pelaku usaha akan kian sulit dalam mencari cara untuk memperbaiki kondisi karena okupansi dan rerata harga per kamar masih di bawah normal.

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

PHRI menyatakan kegiatan pemerintah di luar kota itu tercatat bisa berkontribusi terhadap okupansi hotel sebesar 30 hingga 40 persen. 

Kerja sama ini memberikan keuntungan secara menyeluruh di semua Hotel dan restoran anggota PHRI yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia.

PHRI kembali memfasilitasi vaksinasi terhadap 1.350 karyawan hotel yang diselenggarakan 22 Mei sampai dengan 24 Mei 2021.

Sejumlah aturan yang diterapkan pemerintah selama libur Lebaran kian memberatkan pelaku usaha pariwisata.

Bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat okupansi hotel pada periode Idulfitri tahun lalu berada di level 14,45 persen. Padahal, pada kondisi normal okupansi…

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat okupansi hotel di Kepulauan Riau dan Bali tercatat mengalami penurunan paling parah selama pandemi Covid-19.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Pemerintah saat ini memberlakukan pelarangan mudik bagi seluruh lapisan masyarakat pada hari raya Idulfitri 2021. Terhitung sejak 6 sampai dengan 17 Mei 2021.

Selama 2020 angka rata-rata tingkat hunian hotel di Indonesia hanya mencapai 34,30 persen atau turun dibandingkan 2019 yang mencapai 53,80 persen.

AirAsia Indonesia mengincar 600.000 penumpang melalui kerja sama bundling dengan PHRI.

Setahun berlalu sejak kasus pertama virus corona di Indonesia diumumkan secara resmi oleh Kepala Negara pada 2 Maret 2020. Serentang itu pula, penyakit yang kini menjelma…

PHRI menyebut sektor perhotelan dan restoran berisiko mengalami kolaps seiring dengan berakhirnya relaksasi utang perbankan dan musim low season tahunan.

Pengusaha masih mengharapkan bantuan stimulus dari pemerintah di tengah kondisi pandemi dan pembatasan mobilitas masyarakat.