Human Rights Watch (HRW) menyoroti pengesahan yang dikhawatirkan berdampak pada kebebasan sipil.

Dengan pengesahan UU KUHP yang membuka kemungkinan pidana untuk korporasi, para pengusaha mengaku ekstra hati-hati bekerjasama dengan pemerintah.

Berikut link download salinan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan format PDF.

Presiden Jokowi resmi menandatangani Undang-undang Nomor 1/2023 tentang KUHP dan mulai berlaku pada 2025.

Abraham Samad menilai pemangkasan hukuman koruptor di KUHP baru merupakan sebuah kemunduran.

AP I menyebut pasal perzinaan KUHP tidak berdampak terhadap minat kedatangan turis asing di Bali.

Indonesia Hotel General Manager Assosiation (IHGMA) melakukan survei terkait dampak pengesahan KUHP terhadap sektor perhotelan.

Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah menyebut pemanggilan perwakilan PBB ini menjadi langkah yang tepat untuk menyamakan persepsi terkait UU KUHP.

Sandiaga Uno mengatakan pasal 424 di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan tak pengaruh ke sektor pariwisata.

Keberadaan KUHP baru disebut akan memengaruhi jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

PBB prihatin atas ancaman terhadap kebebasan sipil yang ditimbulkan oleh UU KUHP baru Indonesia.

ASITA menegaskan UU KUHP tersebut tidak langsung berlaku, ada masa sosialisasi selama tiga tahun.

Pasal 411 dan 412 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru menuai perdebatan di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata Bali merespon KUHP baru. Pihak hotel tidak akan meminta bukti/dokumen pernikahan kepada turis.

Dubes Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Yong Kim mengkritik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KSP menilai pengesahan RUU KUHP merupakan langkah nyata bagi reformasi hukum pidana di Indonesia.