Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa pasal yang tidak ada di Omnibus Law bukan berarti dihapus.

SP PLN menyebut bahwa sebagian pekerja pensiun pada usia 46 tahun dan sebagian lagi pensiun pada usia 56 tahun.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menargetkan omnibus law ketenagakerjaan dan UMKM masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020.

Partai Gerindra yang mengomentari Prabowo tidak mengambil gaji dan fasilitas menteri menjadi berita terpopuler di kanal nasional Bisnis.com pada hari Kamis (31/10/2019).

Generasi Z dalam lima tahun kedepan akan mendominasi jumlah angkatan tenaga kerja. Saat ini jumlah generasi Z sebanyak 15% dari total pekerja di sektor formal. Pada 2024,…

Revisi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan masih menimbulkan pro dan kontra antara serikat pekerja dan pengusaha.

Rencana pemerintah merevisi Undang - Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan guna mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel perlu mempertimbangkan…

Ketua Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat meminta agar revisi Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan turut mengatur sektor pekerjaan informal.

Bisnis, JAKARTA— Kalangan pengusaha memilih untuk menunggu pembentukan kabinet baru sebelum membahas rencana dan usulan revisi Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.…

Aksi unjuk rasa buruh dari sejumlah serikat pekerja pada 2 Oktober 2019 meninggalkan kesan yang baik lantaran berhasil berakhir secara damai. Pasalnya, beberapa hari sebelumnya,…

Puluhan ribu buruh di Jakarta menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Rabu (2/10/2019). Salah satu tuntutan massa adalah menolak rencana revisi…

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengklaim pemerintah belum memutuskan apapun terkait revisi Undang-undang No 13 Tahun 2013 mengenai Ketenagakerjaan.

Respon Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal rencana peletakan batu pertama ibu kota baru menjadi berita terpopuler Bisnis.com pada hari Senin (29/7/2019).

Para pengusaha menginginkan aturan ketenagakerjaan bisa lebih fleksibel sehingga mendorong perlunya revisi UU Ketenagakerjaan.

Bisnis, JAKARTA — Gerakan Buruh Bersama Rakyat menolak rencana pemerintah merevisi Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.n

Saat yang sama pemerintah mendorong lebih banyak lapangan pekerjaan dapat dibuka dengan hadirnya teknologi.