Hingga kuartal IV/2019 terdapat 51,7 persen pinjaman yang berada dalam kategori behind schedule dan pinjaman dalam kategori at risk atau berisiko sebanyak 10 persen. 

Hal ini tidak terlepas dari upaya BI dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas BI sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)…

Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak 2019 menangani kasus ini. Namun, hingga kini BPK masih belum menyerahkan nilai kerugian negara kepada penyidik.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK atas escrow acount tidak dilakukan pada validitas transaksi pembayaran pada escrow account.

Bisnis, JAKARTA — Tata kelola keuangan oleh kementerian dan lembaga negara dinilai masih tidak efisien dan tidak hemat oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Temuan ketidakefisienan…

Presiden Joko Widodo meminta menteri-menteri terkait untuk menyelesaikan masalah dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019. IHPS ini merupakan ikhtisar…

Sekretaris Perusahaan TOBA Pingkan Ratna Melati mengungkapkan bahwa surat dari Kementrian ESDM telah diterima sejak akhir 2019 lalu.

BPK memberi catatan bahwa OJK tidak merekomendasikan Bank Muamalat untuk melakukan koreksi atas non-performing loan, cadangan kerugian penurunan nilai, dan/atau kewajiban…

Dalam IHPS II/2019, BPK menyoroti pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak sesuai ketentuan terhadap 7 bank, salah satunya adalah Bank Mayapada.

Dalam laporannya, BPK menyatakan bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tujuh bank secara individual tidak sepenuhnya sesuai ketentuan.

Dalam IHPS II/2019 ini BPK menemukan lima pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sawit yang tersebar dari Sumatra hingga Kalimantan.

Pihak otoritas pajak tak ingin berpolemik soal temuan Badan Pemerika Keuangan (BPK) terkait dengan kegiatan penyelesaian restitusi pajak.

BPK menilai mitigasi kontrol pemerintah dalam krisis tidak prudent

Pengungkapan nama-nama pihak yang diperiksa oleh BPK merupakan sesuatu yang sah, karena pihak-pihak tersebut memang ada diperiksa sesuai prosedur.

Rasio-rasio yang melampaui batas aman antara lain rasio debt service terhadap penerimaan, rasio bunga utang terhadap penerimaan, dan rasio utang terhadap penerimaan.