Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan terdapat kekurangan pendanaan atau gap funding Rp108,67 triliun yang dicatat PLN untuk proyek pembangkit di RUPTL.
Para tersangka dari Pemkab Sorong, termasuk Pj Bpati Sorong itu diduga menyerahkan uang 'titipan' untuk para pemeriksa BPK guna mengondisikan temuannya.
Kerugian negara pada kasus sistem proteksi TKI mencapai Rp17,6 miliar. KPK sebelumnya memanggil sejumlah saksi saat penyidikan termasuk Muhaimin Iskandar.
Pertamina menghormati penyelidikan yang dilakukan oleh KPK terkait perkara dugaan korupsi dalam akuisisi perusahaan minyak asal Prancis, Maurel & Prom.
PT Bio Farma (Persero) memberikan penjelasan terkait temuan BPK atas 4,3 juta dosis Vaksin Gotong-royong (VGR) untuk Covid-19 yang belum didistribusikan.
Temuan BPK atas potensi denda keterlambatan smelter Freeport Indonesia sebesar US$798,06 juta atau sekitar Rp12,36 triliun berpotensi ikut membebani BUMN.