PT Perusahaan Gas Negara Tbk., membukukan penurunan kinerja keuangan pada 2020. Sejumlah langkah pun diambil perseroan untuk memperbaiki kinerjanya tahun ini.n

Kegiatan lifting perdana ditandai dengan diangkutnya produk Pertamax menggunakan kapal MT Kirana Dwitya sebanyak 45.000 barrel dengan tujuan RU III Plaju.

Pada 2040 produksi minyak mentah Indonesia akan berkurang menjadi 717.000 barel per hari (bph). Jumlah itu menyusut sekitar 300.000 bph dibandingkan dengan proyeksi produksi…

PT CPI mengadopsi teknologi digital untuk mendorong kegiatan operasional yang efisien.

PT. Chevron Pacific Indonesia memberikan bantuan dalam mengatasi pandemi COVID-19.

PGN membukukan pendapatan sebesar USD 2.885,54 juta atau sekitar Rp 42,07 trilyun pada tahun 2020.

Capaian itu berbanding terbalik dengan pencapaian 2019, di mana perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar US$83,7…

Dari target pengeboran 192 sumur yang termasuk dalam investasi Chevron, realisasinya sudah mencapai 28 sumur.

penjualan solar industri dan marine sepanjang tahun lalu mencapai 11,83 juta kiloliter. Realisasi tersebut turun 2,06 persen dibandingkan realisasi pada 2019 yang mencapai…

Sepanjang 2020, BPH Migas mencatat 369 laporan terkait bisnis ilegal BBM di seluruh Indonesia dengan barang bukti sebesar 1.817.752 liter BBM.

PLN tengah menggandeng sejumlah lembaga terkait untuk menghitung nilai wajar aset yang 95 persen sahamnya dimiliki oleh Chevron.

Prioritas utama pada masa alih kelola Blok Rokan adalah menjaga produksi.

Pertemuan itu akan membicarakan soal keikutsertaaan BUMD Riau dalam pengelolaan Blok Rokan pasca diambil alih oleh PT Pertamina pada Agustus 2021.

Kang Emil mengatakan, tahun 2021, ADPMET memiliki target agar daerah-daerah penghasil migas dapat mengelola lahan milik Pertamina yang skalanya kecil.

Salah satu sudut museum Sang Nila Utama, yakni ”SKK Migas-Chevron Corner”, telah selesai direnovasi dan diresmikan oleh Penjabat Sekdaprov Riau Masrul Kasmy pada Selasa,…

Pemerintah dinilai terlalu sibuk mengatur penggunaan TKDN, tetapi lupa untuk membangun industri komponen dalam negeri.