Jasindo berharap masa depan industri asuransi tetap cerah meski Produk Domestik Bruto (PDB) sektor asuransi dan dana pensiun (dapen) mengalami kontraksi.

Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar 0,5% akan mulai berakhir pada Tahun Pajak 2025.

Jika besaran THR melewati Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP, maka akan dipotong PPh 21-nya

Peraturan baru ini memberikan penekanan pada hak wajib pajak untuk mendapatkan bukti pemotongan setiap bulan.

Aturan baru PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 menghapus empat regulasi yang sudah ada sebelumnya.

Jokowi telah secara resmi mengesahkan PPh 21 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024.

Presiden RI, Joko Widodo, telah secara resmi meneken PPh 21 2024 pada akhir Desember 2023 lalu.

Jokowi telah secara resmi meneken PPh 21 2024 ketika Anies Baswedan dan Cak Imin ingin menghapus pajak penghasilan.

Aturan terkait tarif efektif rata-rata (TER) untuk pajak bagi karyawan atau pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 mulai berlaku per 1 Januari 2024.

Kementerian Keuangan akan mengguyurkan insentif bebas pajak penghasilan (PPh) bagi seluruh pekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kenaikan UMP maupun UMK membuat lebih banyak pekerja dengan upah minimum di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sehingga mereka harus membayar pajak.

Ditjen Pajak menjelaskan bahwa barang endorse yang diterima oleh pesohor memang tidak dikecualikan sehingga terhitung sebagai penghasilan. 

Wakil Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Shinta Widjaja menilai aturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatan pendapatan negara.

Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

Peningkatan ini dipicu oleh dua rencana kebijakan baru yang akan segera berlaku. 

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan deployment system aplikasi online terkait perluasan sektor penerima insentif tersebut.