Bisnis, JAKARTA—Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) selama periode Januari—Agustus 2019 meningkat signifikan secara tahunan ditopang oleh komoditas getah.
Penerapan mandatori Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berlaku sejak 2016 belum berjalan dengan lancar di level industri kecil, meskipun diyakini punya dampak positif…
Bisnis, JAKARTA— Penerapan mandatori Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berlaku sejak 2016 rupanya belum berjalan dengan lancar di level industri kecil, meskipun…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan PT ITCI Hutani Manunggal (IHM) masih bisa memanen hasil tanamannya di areal yang bakal diambil alih pemerintah…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan 400 kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat bantuan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas…
Bisnis, JAKARTA—Pengusaha kehutanan optimistis dukungan pembiayaan dari sektor jasa keuangan dapat memacu kinerja ekspor produk kayu hingga bertambah US$1,68 miliar. Tahun…
Pelaku usaha sektor kehutanan mengusulkan sejumlah deregulasi untuk mendorong potensi ekspor produk kayu yang bisa berdampak positif terhadap pemasukan negara.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mengharapkan adanya dukungan pembiayaan dari sektor jasa keuangan untuk merealisasikan proyeksi pertumbuhan nilai ekspor produk…
Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) menyatakan pemerintah harus konsisten dalam menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai bentuk…
Bisnis, JAKARTA—Pelaku usaha berbasis kayu menantikan realisasi penyederhanaan mandatori Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang tengah dikaji oleh pemerintah.
Rencana pemerintah untuk menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) kayu bulat atau log yang saat ini dipatok 10 persen menjadi angin segar bagi industri kayu hilir.
Amerika Serikat (AS) yang merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama produk mebel, kayu, dan rotan Indonesia menjadi target utama peningkatan ekspor segmen ini.