PMD itu semestinya dapat dioptimalkan untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Dinkes DKI Jakarta telah menjalin kerja sama dengan beberapa laboratorium swasta dan sebagiannya dibiayai APBD.

Dalam penjelasan Gubernur terhadap Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, setidaknya hampir seluruh postur APBD…

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga atau BTT hampir Rp2 triliun atau sebesar Rp1,946 triliun untuk penanganan Covid-19 pada tahun ini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Silpa sebesar Rp2,02 triliun itu sebagai sumber alternatif menutupi defisit pembiayaan tahun 2021.

Pras mengatakan, pada pembahasan APBD, DPRD DKI Jakarta kerap mengidentifikasi program kerja normatif yang hanya mengulang dari kegiatan anggaran di tahun sebelumnya.

Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan temuan kejanggalan pada APBD DKI menjadi hal yang wajar dalam proses evaluasi APBD.

Postur penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp12,09 triliun yang didapat dari Sisa Lebih Penghitungan APBD (SiLPA) 2020 Rp2,02 triliun dan penerimaan pinjaman…

“Baru ke Kemendagri, kalau setuju, baru ditandatangani dan dijadikan finalisasi. Semuanya masih bersifat pengajuan, yang bisa saja dibatalkan oleh Mendagri."

Perwakilan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Pansus menyetujui seluruh pembahasan dalam setiap rapat terkait penyusunan rencana kerja 2021.

Wagub DKI menyatakan penyusunan APBD DKI 2021 telah disesuaikan seperti program yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat pandemi Covid-19.

smart e-budgeting yang telah dibangun oleh harus disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020.

“Sulit ditracking karena tidak ada kolom pencarian. Data APBD Perubahan 2020 tidak ada dan harus login untuk masuk."

Pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB DKI Jakarta itu mencapai lebih dari Rp500 miliar dalam satu bulan terakhir.

Dia menargetkan pengesahan APBD-P akan digelar pada tanggal 13 November 2020 melalui rapat paripurna.

Dikhawatirkan pembahasan akan terburu-buru, sehingga banyak pos anggaran yang tidak sempat dibedah, lalu terjadi masalah hukum.