Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan Operasi Yustisi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan tidak ada Operasi Yustisi untuk pendatang baru pascalibur Lebaran 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan operasi yustisi bagi pendatang baru yang biasanya dilaksanakan saat arus balik usai merayakan Lebaran.

Sebanyak 400 pelanggar bangunan dan tata ruang di wilayah Jakarta Pusat segera menjalani sidang, dan terancam denda Rp50 juta atau penjara 6 bulan.

Satpol PP Kota Semarang menutup 5 restoran dan kafe yang masih melayani pengunjung di atas jam operasional.

Polri telah menindak 12.206.946 warga dalam Operasi Yustisi yang dilaksanakan sejak 14 September 2020-10 November 2020 di Indonesia.

Denda sampai hari ini sudah mencapai Rp3.273.718.675. Lainnya ada yang sampai dapat sanksi kurungan, sebanyak 4 kasus di Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim telah berhasil mengendalikan tingkat penularan atau rate of transmission (Rt) Covid-19 yang bertahan di angka di bawah 1 selama 9…

Sanksi denda bagi tempat usaha dan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di wilayah DKI Jakarta sudah mencapai Rp4,6 miliar.

Operasi Yustisi merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020. Erick Thohir meminta masyarakat untuk memahami pelaksanaan Operasi Yustisi merupakan bagian…

"Denda administrasi sebanyak 14.206 kali dengan nilai denda Rp1.055.778.500," kata Kombes Ramadhan

Denda administrasi dikenakan sebanyak 11.951 kali dengan nilai denda sebanyak Rp924.173.500.

Saat dilakukan pemeriksaan di dalam kapal, kata Kapolres, ditemukan lima jenazah ABK yang disimpan di dalam lemari pendingin.

Sebanyak 2.971 warga diberikan teguran, 6.279 warga yang diberikan sanksi sosial di lapangan dan 484 orang membayar denda.

Personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP telah melakukan penindakan terhadap 221 pelanggar protokol kesehatan Covid-19 dalam operasi yustisi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan bahwa penegakan kedisiplinan tersebut diterapkan secara bertahap