Operasi Yustisi di wilayah Jabodetabek digelar sejak Senin, 14 September.

Satpol PP Kota Semarang menutup 5 restoran dan kafe yang masih melayani pengunjung di atas jam operasional.

Polri telah menindak 12.206.946 warga dalam Operasi Yustisi yang dilaksanakan sejak 14 September 2020-10 November 2020 di Indonesia.

Denda sampai hari ini sudah mencapai Rp3.273.718.675. Lainnya ada yang sampai dapat sanksi kurungan, sebanyak 4 kasus di Jawa Timur

Dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Kapolri Idham Azis memastikan pihaknya menjalin sinergi dengan TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.

Sanksi denda bagi tempat usaha dan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di wilayah DKI Jakarta sudah mencapai Rp4,6 miliar.

Operasi Yustisi merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020. Erick Thohir meminta masyarakat untuk memahami pelaksanaan Operasi Yustisi merupakan bagian…

"Denda administrasi sebanyak 14.206 kali dengan nilai denda Rp1.055.778.500," kata Kombes Ramadhan

"Kita masih tunggu hasil visum, karena kalau kita sebutkan di awal takutnya jadi dilematis," kata Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Morry Edmond.

Saat dilakukan pemeriksaan di dalam kapal, kata Kapolres, ditemukan lima jenazah ABK yang disimpan di dalam lemari pendingin.

Sebanyak 2.971 warga diberikan teguran, 6.279 warga yang diberikan sanksi sosial di lapangan dan 484 orang membayar denda.

Personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP telah melakukan penindakan terhadap 221 pelanggar protokol kesehatan Covid-19 dalam operasi yustisi.

Djamaluddin tidak menginginkan Makassar kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti yang diterapkan kota besar lainnya di Indonesia.

Rapat koordinasi dilakukan dengan tujuan menyatukan persepsi antara semua pemangku kepentingan yang terlibat di dalam Operasi Yustisi di wilayah DKI Jakarta.

Semua titik tersebut merupakan lokasi yang dinilai rawan dan telah menjadi klaster baru penyebaran covid-19 di wilayah DKI Jakarta.

Nana menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap PSBB lanjutan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.