BISNIS.COM, JAKARTA—Menjelang beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Juli 2015, PT Jamsostek melebarkan sayapnya dengan membuka tiga kantor…
BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan serikat pekerja/serikat buruh masih mengkhawatirkan para menteri terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tidak merespon dengan baik…
BISNIS.COM, JAKARTA—Indonesia dan 56 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam membahas masalah promosi keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengurangan jumlah pengangguran.…
BISNIS.COM, JAKARTA—Indonesia dan 56 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam membahas masalah promosi keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengurangan jumlah pengangguran.…
BISNIS.COM, JAKARTA—DPR menilai lemahnya peran pemerintah dalam sosialisasi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan membuat banyak pelanggaran terhadap hak pekerja.
BISNIS.COM, JAKARTA—DPR menilai lemahnya peran pemerintah dalam sosialisasi UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan membuat banyak pelanggaran terhadap hak pekerja.
BISNIS.COM, JAKARTA—PT Jamsostek membuka kantor cabang pembantu di Marunda Jakarta Utara untuk memenuhi kebutuhan kepesertaan pekerja dan perusahaan di kawasan itu.
BISNIS.COM, JAKARTA—Kejaksaan Agung menandatangi kerja sama dengan PT Jamsostek untuk penanganan hukum perdata dan tata usaha negara yang berhubungan dengan kepesertaan jaminan…
BISNIS.COM, JAKARTA—Kejaksaan Agung menandatangi kerja sama dengan PT Jamsostek untuk penanganan hukum perdata dan tata usaha negara yang berhubungan dengan kepesertaan jaminan…
BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah tidak hanya menarik anak-anak dari pekerjaan terburuk untuk kembali ke sekolah, tapi juga menghapus pekerja anak dari tempat kerja.
BISNIS.COM, JAKARTA— PT Jamsostek mendatangani kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri tentang pengintegrasian data administrasi kependudukan untuk peningkatan kepesertaan…
BISNIS.COM, JAKARTA—Permasalahan Verifikator Independen Jamkesmas yang menuntut pengangkatan sebagai pegawai tetap harus diselesaikan dengan menggunakan hokum material di…
BISNIS.OM, JAKARTA—Kalangan pekerja/buruh menilai rasio pengawas ketenagakerjaan 1:60 adalah ideal, karena setiap tenaga pengawas dapat mengawasi lima perusahaan.
BISNIS.COM, JAKARTA—Kalangan serikat pekerja mendesak pemerintah untuk proaktif menegakkan hukum dari aturan sistem outsourcing sesuai dengan UU No.13/2003 dan Permenakertrans…
BISNIS.COM, JAKARTA—Komisi IX DPR akan mengajukan hak interpelasi kepada Menneg BUMN apabila tidak segera menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di sejumlah lembaga badan…