Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong petani agar mengubah struktur produksi garam. Jika sebelumnya porsi produksi garam kualitas (KW1) dengan garam KW2 pada posisi…

Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar program kampanye visi negara kepulauan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) di enam pergurun tinggi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan sistem blue economy (ekonomi biru) guna mendorong industrialisasi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, ramah lingkungan…

Kegiatan penangkapan ikan tanpa izin (illegal fishing) di Indonesia, ternyata sangat merugikan keuangan negara. Menurut data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara),…

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pengembangan budidaya payau dan laut yang baru dimanfaatkan 3,69% dari potensinya, terutama ikan kerapu, kakap putih, dan bawal…

Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp8,7 miliar dalam rangka program peningkatan usaha garam rakyat (Pugar) kepada Provinsi Jawa Tengah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan swasta untuk penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan sebagai tindak lanjut dari pembangunan 291 unit…

Pemerintah mengakui standarisasi (SNI) produk pengolahan perikanan tidak berjalan mulus.

Pemerintah pusat terus mengkaji dan menyempurnakan implementasi blue economy dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersiap meluncurkan regulasi berkaitan dengan terpaan pelbagai bencana belakangan ini yang menimpa nelayan, pembudi daya dan petambak…

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghabiskan Rp54 miliar untuk mereklamasi pantai dan membangun pangkalan pendaratan ikan (PPI) Bontobahari di Kabupaten Bulukumba,…

Pemerintah mengklaim potensi di sektor kelautan dan perikanan masih sangat terbuka lebar, dan realisasi sektor tersebut sampai saat ini baru 10% dari nilai ekonomi yang diperkirakan…

Food and Agriculture Organization (FAO) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggarap 9 program kerja sama pada 2014.

Penerapan sistem pelayanan perizinan usaha penangkapan ikan secara online (e-service) diproyeksikan dapat memangkas waktu pengurusan izin dari 7 hari menjadi 5 hari.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan hampir 8.000 sertifikat pengelolaan budidaya perikanan, termasuk sertifikat kualitas indukan dan benih.