Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada 3 jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.

Posko THR Keagamaan  2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.

Industri ritel NTB saat ini berharap pada belanja masyarakat saat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri 2021.

Posko THR tersebut memberikan beberapa akses pelayanan yang bisa dimanfaatkan para pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum.

Karena saat ini masih suasana pandemi Covid-19, ada opsi bagi perusahaan untuk berdialog dengan pekerja/buruh terkait pemberian THR.

Kementerian Ketenagakerjaan meminta kepada para kepala daerah memastikan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya 2021 kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.…

Pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan di Tanah Air agar membayarkan THR 2021 secara penuh kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari H.

Sanksi dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha.

Tak semua pelaku usaha di Bali memiliki kemampuan untuk membayar penuh tunjangan hari raya tahun ini di tengah pandemi.

Pemerintah memberikan opsi penyesuaian bagi yang tidak mampu membayarkan tunjangan hari raya secara penuh bisa melakukan perundingan secara bipartit.

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan aturan mengenai aturan pembayaran tunjangan hari raya atau THR akan diterbitkan pekan depan.

Kadin Denpasar menyatakan kondisi perusahaan di Ibu Kota Bali ini sangat beragam. Ada yang masih mencoba bangkit akibat pandemi hingga yang memiliki iklim usaha yang lebih…

Perundingan secara bipartit menjadi jalan keluar bagi sebagian besar perusahaan di Tanah Air yang terdampak oleh pandemi Covid-19 dan mengalami masalah dalam hal perputaran…

Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala sejak terjadinya pandemi Covid-19.

Sejauh ini, belum ada informasi publik mengenai kondisi rill serta spesifik terkait dengan kemampuan bayar THR perusahaan-perusahaan di Tanah Air.

Kalangan pekerja dan SP/SB berharap Menteri Ketenagakerjaan serius memperbaiki kinerja Pengawas Ketenagakerjaan sehingga masalah THR tidak menjadi masalah tahunan bagi pekerja.