DPR mendorong pemerintah segera menentukan sikap serta langkah solutif untuk mengatasi konflik yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Jika realokasi tidak dilakukan, berisiko pada defisit APBN. Defisit APBN 2021 yang telah ditetapkan sebesar 5,7 persen atau Rp1.006,4 triliun berpotensi semakin melebar.

Pemerintah diharapkan konsisten untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen tahun ini sesuai target yang ditetapkan dalam APBN.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dinilai sukses. Hal ini dibuktikan dengan jalannya pelaksanaan pilkada yang berlangsung aman dan lancar.

Sebelumnya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan pemilik kartu BPJS Kesehatan berhak mendapatkan bantuan tersebut melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI)…

Pemerintah diminta tidak menganggap remeh perkembangan terkini di Papua agar kasus Timor-Timur tidak terulang kembali.

Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah agar provokasi kelompok Benny Wenda tidak berdampak liar dan memprovokasi masyarakat.

Selain mengonsumsi makanan sehat, olahraga, dan tidur yang cukup, pasien juga perlu mengonsumsi suplemen vitamin.

Beragam komentar muncul di sosial media terkait pengumuman bahwa mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo akan mendapat penghargaan Bintang Mahaputera.

Andi mengunggah foto surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Nomor: R-06/Pres/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020.

DPR RI sepakat mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Pengesahan ini berlangsung panas. Pasalnya dalam Rapat Paripurna tersebut Partai Demokrat memilih walk out.

Pengendalian pandemi virus corona (Covid-19) sangat bergantung dengan sikap dan kebijakan pemerintah.

Mayoritas game dari Indonesia diciptakan dengan metode berbayar, tetapi kini sudah mulai ada pengembang game yang memberikan gratis.

Meski Wapres Ma'ruf Amin kurang terdengar publik, Jokowi dinilai masih menangani kondisi saat ini dengan aktif dan mampu bekerja.

Pemerintah perlu menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan adil bagi semua anak-anak tak terkecuali anak berkebutuhan khusus.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.