Temuan banyaknya kekurangan dari sistem jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI) membuat DJSN merekomendasikan beberapa hal yang perlu diubah mulai dari regulasi,…
BPJS Watch meminta Kementerian Kesehatan bersama stakeholders untuk mendalami kajian terkait iuran, ketersediaan tempat tidur, dan tarif INA CBGs sebelum penerapan KRIS.
Tarif INA CBGs adalah cara pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit dengan sistem paket yang dibayarkan per episode pelayanan kesehatan, artinya suatu…
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) meminta BPJS Ketenagakerjaan mengantisipasi kemungkinan lonjakan klaim jaminan hari tua (JHT) selama masa transisi berlakunya Permenaker…
Rumah sakit daerah dan swasta membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk mengimplementasikan kelas rawat inap standar atau KRIS yang mulai dilakukan pada tahun ini.
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan memiliki dana kelolaan sekitar Rp500 triliun. Dari jumlah tersebut, baru 24 persen atau sekitar Rp115 triliun yang berada di instrumen syariah.