Disperindag merencanakan penerapan pembayaran retribusi secara digital sebagai langkah pencegahan pungutan liar (pungli) di pasar.

Infrastruktur pariwisata Bali masih membutuhkan dukungan dana yang besar, terutama jika Bali ingin menciptakan pariwisata yang berkualitas.

Rencananya kebijakan tersebut bakal diterapkan mulai 2024, saat ini Pemprov Bali masih mematangkan payung hukum penarikan retribusi.

Pemprov Sumbar sedang menyiapkan naskah akademis untuk penyusunan Perda tentang Petunjuk Teknis Dalam Pungutan Pajak dan Retribusi di Sumbar.

Hal ini menyikapi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) pada awal tahun yang lalu.

Kota Bima akan mulai memanfaatkan quick response code Indonesian standard atau QRIS untuk pembayaran retribusi daerah secara nontunai.

Pemerintah daerah berupaya mengerek kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pariwisata seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. n

Bagian kelima UU HKPD, yang berisi tentang pengaturan pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan investasi, memuat kewenangan pemerintah dalam pengawasan…

Bisnis, SOLO — Penarikan retribusi pemerintah daerah (pemda) terkendala oleh belum terintegrasinya sistem Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem perizinan terpadu…

Belum terhubungnya RDTR dengan sistem OSS membuat proses penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) harus berjalan dengan manual. Padahal, esensi dari OSS adalah…

Penarikan retribusi pembangunan gedung di beberapa tempat terkendala oleh belum adanya perda yang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Komisi Eropa mendapat tekanan kuat dari Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen untuk mengesampingkan proposal pajak digitalnya.

UU Cipta Kerja yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPR 5 Oktober terdiri dari 905 halaman memuat pasal sisipan tentang kewenangan pemerintah pusat untuk mengintervensi penentuan…

Dikutip dari draf tersebut, Senin (12/10/2020) secara umum, jumlah halaman dalam RUU yang beredar terbaru bertambah menjadi 1.035 halaman dari sebelumnya 905 halaman. Pemerintah…

Memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi daerah untuk mengatur keuangannya sendiri adalah bagian dari semangat reformasi.

Kerja sama ini diharapkan turut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, sehingga dana yang didapatkan mampu cepat disalurkan untuk penanganan Covid-19.