Usulan pelaku usaha untuk merevisi UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dinilai perlu dipertanyakan karena ma-sih ada opsi lain mengha-dapi polemik implementasi beleid…
Pelaku industri meminta UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal direvisi karena beleid tersebut sulit diterapkan dan berpotensi merusak iklim usaha.
Jumah perusahaan yang tersertifikasi halal baru sebagian kecil dari 1,25 juta perusahaan industri makanan dan minuman yang menurut BPS beroperasi di Indonesia pada 2014.
Pemerintah Palestina memuji produk-produk Indonesia karena kualitas dan jaminan kehalalannya, demikian siaran pers Kedutaan Besar Indonesia di Amman, Jordania yang diterima…
Menteri BUMN Rini Soemarno menginginkan Provinsi Jawa Timur bisa menjadi pioner eksportir produk makanan bersertifikasi halal karena dinilai memiliki potensi besar.
Kementerian Pariwisata terus mendorong daerah-daerah untuk mengembangkan wisata halal. Layanan wisata halal diyakini mampu membuka pasar baru sekaligus menjamin kualitas…
Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat untuk saling mendukung dan bersinergi dalam implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur akan mendorong produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal di tengah semakin ketatnya persaingan…
Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan sertifikasi produk halal, agar dapat meringankan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjalankan amanat Undang-Undang Jaminan…
Implementasi Undang-undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal ternyata bukan perkara mudah. Dua tahun bergulir sejak disahkan, keluhan berserakan.
Kementerian Agama memastikan Rancangan Peraturan Pemerintah yang menjadi turunan dari UU Jaminan Produk Halal (JPH) terus berjalan dan sudah mendekati tahap akhir.
Pemerintah Korea serius ingin menembus pasar makanan halal di Indonesia dengan memperkenalkan beragam produk makanan khas Negeri Ginseng tersebut lewat "KFood Fair 2016".