Pemerintah: Hal itu perlu dilakukan untuk merespons perkembangan harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap fiskal APBN.
Sebelumnya, Mulan Jameela, Anggota Komisi VII DPR meminta agar PT Pertamina (Persero) untuk mengkaji kembali rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) Ron 88 atau Premium.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengikuti arahan pemerintah terkait dengan pengawasan bahan bakar minyak dan liquified petroleum gas (LPG) pada…
Pada 2018, pemerintah mengeluarkan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, yakni Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018. Melalui revisi tersebut penyaluran Premium penugasan…
Total utang kompensasi pemeritah atas selisih harga jual eceran (HJE) sampai dengan 2019 tercatat senilai Rp96,5 triliun yang pelaksanaan penugasan penyalurannya sudah dilakukan…
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Indonesia masih mengkonsumsi jenis BBM jenis Ron88 dalam jumlah yang besar dalam…
Tingginya harga sejumlah komoditas tersebut dinilai sangat memberatkan dunia usaha, ditambah lagi dengan melemahnya perekonomian nasional akibat dampak pandemi COVID-19.
Berita mengenai rasio pembayaran dividen dan penetapan harga BBM nonsubsidi, antara lain, menjadi sorotan edisi harian Bisnis Indonesia, Selasa (19/5/2020).
Penggunaan bahan bakar rendah belerang membuat industri perkapalan harus menambah biaya untuk menyesuaikan mesin serta membeli bahan bakar yang lebih mahal.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelidiki dugaan tindak monopoli harga BBM non-subsidi yang dilakukan…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah lebih terbuka terkait dengan keputusan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tak kunjung diturunkan.