Hasyim Wahid atau Gus Im yang merupakan adik bungsu Presiden ke-4 RI Gus Dur berpulang pada Sabtu (1/8/2020) dini hari di RS Mayapada, Jakarta.

Pendapat itu dilontarkan Mahfud ketika menanggapi komentar warganet terkait campur tangan pemerintah dalam proses hukum kasus Djoko Tjandra. 

Mahfud MD menilai bahwa Djoko Tjandra bisa didakwa melakukan tindak pidana lain, antara lain penggunaan surat palsu dan penyuapan pejabat.

Mahfud MD menilai akibat bantun mafia hukum Djoko Tjandra bisa mengetahui bakal divonis 2 tahun penjara pada 2009 dan bisa melarikan diri ke luar negeri.

Pada 11 Juni 2009, Djoko Tjandra sudah kabur ke Papua Nugini menggunakan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada 10 Juni 2009.

Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan selain Bareskrim rencana operasi penangkapan itu diketahui Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Presiden Jokowi.

Mahfud MD ikut berberalasungkawa atas berpulangnya almarhum Hamzah Ahmad Hamzah. Dia berharap keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapi cobaan takdir yang sudah ditetapkan.

Menkopolhukam Mahfud MD menyebut tugas pemerintah termasuk aparat keamanan kian berat akibat meluasnya pandemi Covid-19.

Jokowi menandatangani Perpres yang menetapkan Badan Intelijen Negara langsung berada di bawah Presiden RI.

Mahfud membantah pertemuan itu membahas terkait pelarian Djoko Tjandra yang masih buron hingga saat ini.

Dokumen yang diantar Mahfud selain Surat Presiden Jokowi juga membawa lampiran Rancangan Undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menkopolhukam Mahfud pun meminta kepada masyarakat untuk turut serta mengkritisi, memberi saran dan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait RUU BPIP.

Menko Polhukam menyatakan bahwa pemerintah akan segera menyampaikan sikap resmi ke DPR terkait RUU HIP.

Ketua MPR meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pengalaman kegagalan tim pemburu koruptor (TPK) pada masa lalu yang terbukti tidak efektif dan tidak optimal.

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tim pemburu koruptor akan tetap dibentuk meski adanya kritik dari Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan sependapat dengan aspirasi masyarakat agar pembahasan RUU HIP di DPR dihentikan.