OJK sedang menggodok peraturan mengenai listing BPR di Bursa serta pengembangan sistem pembayaran BPR.

Penyaluran kredit dilakukan oleh 133 BPR/BPRS dengan 300 jaringan kantor yang berada di seluruh Bali.

Himpunan DPK Hijra Bank hingga akhir 2022 mencapai lebih dari Rp100 miliar atau tumbuh 220 persen secara yoy.

BPRS Hijra yang dikendalikan oleh perusahaan pinjaman online (pinjol) syariah Alami, menargetkan peningkatan bisnis ke segmen KPR.

Langkah ini merupakan komitmen Bank Mandiri untuk membantu BPR dalam mempercepat transformasi dan digitalisasi.

BPR milik Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan konversi menjadi bank syariah pada tahun ini.

Aksi akuisisi BPR oleh fintech kian marak di Indonesia. Hal ini menjadi fenomena baru di tengah tren kolaborasi fintech dan perbankan.

BPRS mencatatkan kinerja keuangan yang apik pada tahun lalu. Sementara, tahun ini BPRS dituntut gencar berkonsolidasi oleh OJK.

Industri BPR/BPRS akan menghadapi berbagai tantangan, baik bersumber dari kondisi eksternal maupun tantangan eksisting dari pandemi Covid-19.

Meski NPL BPR/BPRS di Sumbar terbilang cukup tinggi namun secara nasional NPL BPR/BPRS di Sumbar masih di bawah nasional.

Fintech lending terus berkolaborasi dengan ekosistem keuangan, khususnya dengan lembaga jasa keuangan lainnya seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Aset BPR Syariah pada 2022 mencapai Rp18,2 triliun atau mampu tumbuh secara konsisten di atas 20 persen sepanjang 2022.

Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau Omnibus Law Keuangan turut mendorong pengembangan BPR.

OJK berharap penyempurnaan ketentuan batas maksimum kredit ini diharapkan dapat mendorong keberlangsungan usaha BPR serta BPRS.

OJK meluncurkan microsite Informasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) untuk Inklusi Keuangan atau disingkat iBPR-S.

Tedy telah berkecimpung selama 16 tahun di organisasi yang menjadi wadah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).