LPS mengungkapkan nasib pembayaran simpanan nasabah BPR Duta Niaga.

LPS menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang Perseroda, Aceh.

Bank bangkrut terus bertambah jelang akhir 2024. Kini, terdapat 16 bank bangkrut sampai November 2024, jumlahnya melonjak empat kali lipat dibanding tahun lalu.

Pencabutan izin usaha tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-97/D.03/2024 tanggal 29 November 2024.

Ini rencana LPS menyiapkan anggaran sekitar Rp160 miliar untuk membangun sistem IT BPR/BPRS pada tahun depan.

Apabila hingga deadline akhir tahun ini BPR/BPRS belum mampu memenuhi modal inti, OJK meminta untuk melakukan merger atau diakuisisi investor baru.

Jumlah BPR makin susut hingga semester I/2024, LPS ungkap penyebabnya

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat 4 bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang tahun 2024 berjalan telah mencabut izin usaha terhadap 15 BPR dan BPRS.

Kedua belas bank perekonomian rakyat (BPR/S) yang dilikuidasi oleh LPS hingga kuartal II/2024 tersebar di sejumlah wilayah Jawa, Sumatra, Aceh, hingga Bali.

Selama kuartal II/2024, LPS mencatat terjadi pengurangan sebanyak 9 bank karena ada BPR yang dicabut izin usahanya dan juga merger.

Rasio NPL BPR dan BPRS di Kepulauan Riau (Kepri) mencapai 6,62% sehingga mendapatkan perhatian serius OJK.

Nasib Artajasa di tengah tren penyusutan jumlah mesin fisik ATM kian berlanjut di Indonesia.

LPS juga melakukan likuidasi BPR Sumber Artha Waru Agung setelah izin BPR dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak 24 Juli 2024.

Hadirnya dua regulasi baru yang mengatur BPR & BPRS menjadi tumpuan harapan bagi pembenahan industri ini.

OJK baru saja merilis POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS. Perbarindo memberikan tanggapan mengenai aturan tersebut.