Adopsi teknologi dan digitalisasi layanan merupakan salah satu hambatan kurang berkembangnya BPRS di Tanah Air. Fintech Alami Group pun gerak cepat membangun mobile banking…

OJK berharap BPRS dapat melakukan inovasi agar mampu berkompetisi dalam melayani kepentingan ekonomi kecil dan UMKM.

Fintech Alami menyebutkan per Mei 2022 telah menyalurkan pembiayaan akumulasi Rp2,5 triliun. Pada 2021 lalu, Alami juga mengakuisisi bank perkreditan rakyat (BPR) di Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis aturan tersebut dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha industri perbankan.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Nusa Tenggara Barat tumbuh di atas angka nasional.

Kredit di BPR dan BPRS pada semester I/2021 juga tumbuh 5,46 persen menjadi Rp1,8 triliun (yoy).

Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh paling tinggi di BPRS Dinas Ashri dengan pertumbuham 35,6 persen menjadi Rp162 miliar hingga November 2021.

Bisnis, JAKARTA — Inovasi digital di industri perbankan Tanah Air terus menjadi perhatian regulator utamanya untuk meningkatkan sistem pengawasan dan mempermudah pelaku industri…

Hal ini berdasarkan keputusan anggota dewan komisioner OJK Nomor KEP-135/D.03/2021 tanggal 15 September 2021.

LPS memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan serta informasi lainnya juga dilakukan

ALAMI segera meluncurkan Hijra Bank, reformasi dari BPR Syariah yang diakuisisi pada awal 2021 sebagai anak usaha.

OJK merilis aturan baru karena pengaturan mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan terkini.

Hingga Mei 2020, aset BPR dalam negeri telah mencapai Rp145 triliun.

Pernyaluran kredit BPR/S (Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah)di Jatim pada posisi Oktober 2019 tumbuh 9,5 persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dari rerata…

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat (BPRS Hareukat) Aceh.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat edaran untuk mengatur tata cara penerapan fungsi kepatuhan bagi bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).