Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal Edisi I 2021 mengingatkan kepada pemerintah terkait dengan beratnya tantangan untuk mewujudkan konsolidasi…

Defisit fiskal AS 13,7 persen dari PDB pada tahun ini, sementara itu Indonesia dipatok sebesar 5,7 persen terhadap PDB. Namun, ekonomi AS diyakini tumbuh lebih tinggi dari…

Negara punya waktu 3 tahun sampai 2023 untuk mengembalikan kembali di bawah 3 persen. Menurut BKF, kebijakan ini harus dilakukan perlahan agar ekonomi tidak mengalami shock.

Jika defisit APBN melebar tapi bisa menyelamatkan ekonomi tentu sangat baik. Tapi jika dievaluasi dari 2020, Faisal menilai rapornya merah.

Tantangan keuangan masih akan besar di tahun ini. Pemerintah harus putar otak. Tidak hanya mendorong penerimaan negara, tetapi juga mencari pembiayaan untuk penanganan pandemi…

Pemerintah melaporkan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga akhir 31 Desember 2020 hanya terealisasi Rp579,78 triliun atau 83,4 persen dari total pagu…

Potensi pukulan berarti bahwa defisit anggaran pada tahun fiskal 2020 secara keseluruhan bisa lebih besar dari 394 miliar pound atau sebesar 19 persen dari PDB - yang diprediksi…

Defisit pada 2021 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan defisit 6,34 persen pada 2020 menggambarkan arah konsolidasi fiskal terukur dan bertahap, walau tetap ekspansif.

Ekonom senior Bank Dunia melihat pendapatan negara akan sulit kembali ke posisi sebelum pandemi seiring anjloknya harga komoditas primer.

Defisit yang saat ini diproyeksikan sampai 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) akan diturunkan secara gradual.

Defisit bukan isu besar. Hal yang patut dikhawatirkan sebagai isu besar adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang bisa berujung pada resesi ekonomi.

Perubahan Perpres ini diperlukan karena adanya sejumlah pergerseran dari tiga komponen utama APBN mulai dari penerimaan, belanja, dan pembiyaan.

Pelebaran defisit fiskal disebabkan oleh outlook shortfall pendapatan negara yang masih jauh dari ekspektasi dan besarnya kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi.

Kebutuhan tersebut meningkat dari Rp1.006,4 triliun pada Perpres No. 54/2020 menjadi Rp1.206,9 triliun, meningkat Rp200,5 triliun dibandingkan sebelumnya.

Pelemahan pertumbuhan ini nanti berpengaruh ke sektor penerimaan dan keseimbangan fiskal secara keseluruhan.

Anggota DPR Komisi XI Misbakhun menilai perubahan besaran defisit menjadi bukti bahwa menteri keuangan gagal melakukan prediksi yang akurat soal indikator ekonomi yang penting.