Infrastruktur merupakan fondasi capai pertumbuhan ekonomi negara. Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak bisa hanya dijalankan dengan business as usual.
Bank Indonesia menggandeng Kemenkeu untuk mekanisme penanganan keadaan tidak normal pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia.
Penempatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu program prioritas pemerintah menjadi landasan penting untuk mengakselerasi perekonomian Indonesia.
DPR RI meminta Kemenkeu untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas PMN tunai dan nontunai yang diberikan kepada BUMN untuk tahun anggaran 2023 dan 2024.
Staf Ahli Menteri Keuangan menilai penerimaan pajak berpotensi mencapai Rp2.000 triliun meskipun target penerimaan dalam APBN 2024 di angka Rp1.988 triliun.