Sebanyak 900 bidang tanah masyarakat adat Desa Padangbulia, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, belum disertifikasi karena permasalahan dalam prosesnya.
Satu sisi kita lihat baik karena pemerintah berani mengurangi konsesi TPL, tapi di sisi lain tidak dikembalikan kepada pemiliknya, melainkan untuk investasi besar. Seperti…
Presiden terpilih diminta serius mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi undang-undang agar masyarakat pemilik tanah ulayat berhak mengelola…
Kepala Suku Maya Papua Barat meminta bantuan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyelesaikan permasalahan hak ulayat mereka di Raja Ampat, daerah tujuan wisata paling terkenal…
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengharapkan dilanjutkannya pembahasan RUU Masyarakat Adat untuk bisa mengembalikan 7,4 juta hektar lahan yang sebelumnya menjadi…
Sedikitnya 40 anak petani Jambi dan Suku Anak Dalam (SAD) tak dapat melanjutkan pendidikan sekolah dasar dengan masih berlangsungnya konflik lahan antara perusahaan sawit…
Jajaran Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia diminta melakukan pemetaan sosial masyarakat hukum adat terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal…
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) siap melaksanakan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang…
BISNIS.COM, JAKARTA - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan konflik masyarakat adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta,…
JAKARTA: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengkritik perusahaan-perusahaan nasional dan asing yang menguasai tanah-tanah adat sehingga kehidupan bersama dan sumber…