Sebanyak 900 bidang tanah masyarakat adat Desa Padangbulia, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, belum disertifikasi karena permasalahan dalam prosesnya.

Satu sisi kita lihat baik karena pemerintah berani mengurangi konsesi TPL, tapi di sisi lain tidak dikembalikan kepada pemiliknya, melainkan untuk investasi besar. Seperti…

Presiden terpilih diminta serius mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi undang-undang agar masyarakat pemilik tanah ulayat berhak mengelola…

Masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang Lampung menuntut hak ulayat berupa pemanfaatan lahan perkebunan tebu di tiga kecamatan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengharapkan dilanjutkannya pembahasan RUU Masyarakat Adat untuk bisa mengembalikan 7,4 juta hektar lahan yang sebelumnya menjadi…

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kembali menggelar Kongres Masyarakat Adat Nusantara

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menegaskan tanah masyarakat memang tak bisa diganggu gugat untuk dibebaskan karena memiliki perlindungan hukum.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menegaskan tanah masyarakat adat memang tak bisa diganggu gugat untuk dibebaskan karena memiliki perlindungan hukum

Sedikitnya 40 anak petani Jambi dan Suku Anak Dalam (SAD) tak dapat melanjutkan pendidikan sekolah dasar dengan masih berlangsungnya konflik lahan antara perusahaan sawit…

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menganggap 2013 sebagai tahun bersejarah karena masyarakat adat diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Jajaran Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia diminta melakukan pemetaan sosial masyarakat hukum adat terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal…

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) siap melaksanakan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang…

JAKARTA: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengkritik perusahaan-perusahaan nasional dan asing yang menguasai tanah-tanah adat sehingga kehidupan bersama dan sumber…