Surplus terjadi karena pendapatan dan hibah APBN Regional Jakarta mencapai Rp246,45 triliun atau 18,12 persen dari target. 

Gubernur BI Perry Warjiyo bercerita dirinya tak bisa tidur gara-gara skema burden sharing Rp1.104 triliun dengan pemerintah.

Bisnis, JAKARTA — Misi konsolidasi fiskal yang menjadi tujuan utama pemerintah pada tahun ini menghadapi kerikil yang cukup tajam, yakni kembali naiknya rasio utang negara.n

Masa depan Indonesia ada di perdesaan sehingga kemakmuran desa harus diupayakan agar mampu bersaing dengan perkotaan.

Realisasi belanja pemerintah dalam dua bulan pertama 2023 itu tumbuh 6,0 persen (year-on-year/YoY) dari tahun lalu senilai Rp172,2 triliun.

Sri Mulyani menuturkan bahwa saat negara mengalami krisis seperti pandemi, APBN muncul sebagai instrumen yang berperan penting.

Menkeu Sri Mulyani mencatat realisasi pendapatan negara tembus Rp410,6 triliun pada Februari 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN mengalami surplus Rp131,8 Triliun per Februari 2023.

Pemerintah berencana melelang 7 seri surat utang negara (SUN) pada pekan depan. Ini penjelasannya

Ujian bagi pemerintah daerah untuk melakukan manuver belanja makin berat setelah pemerintah pusat mengetatkan alokasi anggaran transfer langsung pada tahun depan di tengah…

Kemenkeu mengatakan anggaran K/L Rp50,23 triliun yang diblokir boleh dipakai. Namun, ini syaratnya.

Rancangan awal belanja negara dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 terbilang konservatif. Tak terlalu ekspansif, tidak pula pelit.n

Bisnis, JAKARTA — Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2024 akan mengakomodasi proyeksi dan target asumsi dasar ekonomi makro serta postur fiskal hingga…

Dukungan kepada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) senilai Rp 348,7 miliar ini berujuan untuk mewujudkan pelayanan rumah sakit kelas dunia.

Kementerian PUPR mengalokasikan dana US$4,5 miliar atau Rp62 triliun untuk pembangunan IKN tahap awal 2022-2024.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan pembangunan infrastruktur di Indonesia tak bisa hanya andalkan APBN.