PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Manado mengungkapkan pengajuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga saat ini mencapai 189 berkas.
Pengembangan hunian bersubsidi guna mendukung realisasi program satu juta rumah di wilayah Eks-Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah, terkendala tingginya harga lahan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. akhirnya akan mengenakan uang muka sebesar 1% dari harga rumah sebesar Rp116 juta untuk kredit pembiayaan rumah bersubsidi di Provinsi…
Pemkot Batu, Jawa Timur, bakal menyediakan perumahan murah bagi para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungannya. Terutama bagi PNS yang belum memiliki tempat tinggal.
Perumahan Saputra Raya, salah satu pengembang properti, tahun ini berencana melebarkan bisnis perumahan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke wilayah Cirebon,…
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperketat kepemilikan rumah bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan…
Bank Tabungan Negara akan menurunkan uang muka kredit rumah yang skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi…
Pemerintah akan bergerak cepat guna merealisasikan target pembangunan rumah bagi pekerja di kawasan industri dengan melakukan berbagai lobi ke para pengusaha.
Pembangunan 1 juta unit rumah pada 2015 harus ada kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pasalnya, dana dari pemerintah untuk program tersebut hanya sebesar Rp18,6 triliun.…
Terkait pelaksanaan pembangunan 1 juta rumah pada tahun ini, esksekusi akan dilakukan oleh Perum Perumnas, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang…
Guna merealisasikan target pembangunan 1 juta rumah bersubsidi pada tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali menggaet Bank Dunia untuk berpartisipasi.…
Realestate Indonesia atau REI Cirebon Jawa Barat meminta pemerintah menaikkan harga rumah bersubsidi sebesar 15% pada tahun ini menyusul terkereknya harga bahan bangunan.
DPP Realestat Indonesia (RE) mendesak pemerintah merevisi harga rumah bersubsidi dengan menaikkan harganya sebesar 15%-20% setelah penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintahan baru dituntut segera membentuk Badan Perumahan Nasional yang bertanggung jawab pada pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Keringanan pajak akan diberikan jika pengembang bisa membuktikan biaya-biaya tetap komponen rumah yang menjadi beban end user sehingga tidak termasuk komponen harga rumah…
Pengembangan rumah tapak bersubsidi dipastikan akan terhambat karena ada peluang semakin sedikit pengembang yang melakukan pembangunan sebagai akibat dari rencana kenaikan…
Informasi mengenai rumah bersubsidi masih sulit diperoleh ataupun diakses oleh masyarakat, karena sistem informasi terkait itu belum berjalan hingga kini.